Arbitrase Freeport dan Menjaga Ekonomi Papua

"Ketegangan antara pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian ESDM dengan PTFI akan dilanjutkan ke proses Arbitrase"
PT Freeport Indonesia (Istimewa)

KLIKPOSITIF -- Freeport McMoran Cooper & Gold Inc mengancam bakal membawa permasalahan mereka dengan pemerintah Indonesia luar peradilan umum (arbitrase) jika dalam waktu 120 hari sejak 17 Februari lalu belum ada kesepakatan tentang ekspor mineral dengan ketentuan hukum dan fiskal berdasarkan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perusahaan yang menggawangi PT Freeport Indonesia (PTFI) di tanah Papua tersebut enggan mengikuti peraturan residen (Perpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Perpres tersebut juga didukung dengan dua aturan turunan, yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 5 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri dan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017 soal Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Permurnian.

Menurut Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Perpres dan Permen tersebut dianggap sebagai langkah inkonsistensi pemerintah Republik Indonesia dalam hal pengelolaan negara di sektor pertambangan mineral dan batu bara di Tanah Air. Padahal, dengan adanya peraturan tersebut pemerintah tengah berupaya memnperkuat produk hukum Freeport dalam hal ekspor.

"Mengenai berbagai kontrak yang sudah dibuat sebelumnya, dimandatkan untuk dilakukan perubahan, termasuk didalamnya berbagai macam pengaturan terkait penerimaan negara. Dalam UU itu diamanatkan, apapun kontrak yang ditandatangani, harus menjamin bahwa penerimaan negara harus lebih baik," katanya.

Seperti yang dinukil dari CNN, Undang-Undang tersebut juga telah merumuskan mengenai aturan yang mengutamakan kepentingan nasional, seperti menciptakan investasi, kesempatan kerja, ekspor, industri hilir hingga penerimaan negara.

Soal penerimaan negara, pemerintah ... Baca halaman selanjutnya