Laporan Keuangan Pemprov Sumbar Dapat Opini WTP, Tapi..

"Opini tersebut diraih kelima kalinya oleh Pemprov Sumbar"
Ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

Opini tersebut diraih kelima kalinya oleh Pemprov Sumbar, namun begitu untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut, BPK masih menemukan sejumlah masalah.

Masalah pada laporan tersebut yakni pada pada Sistim Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan SPI antara lain menyangkut pengendalian atas pertanggungjawaban belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tujuh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) serta pertanggungjawaban belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada 11 OPD.

"Sementara untuk temuan pemeriksaan yang menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya yakni kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa serta terdapat barang inventaris dikuasai oleh yang tidak berhak," kata anggota V BPK RI Isma Yatun.

Namun begitu sebut Isma, masalah yang ditemukan tersebut tidak mengurangi nilai keberhasilan yang diperoleh Pemprov Sumbar. Lantas dengan demikian, prestasi tersebut diharapkan bisa mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

"Sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPD Provinsi Sumatera Barat telah menyajikan secaara wajar untuk seluruh aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)," jelas dia.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Sumatera Barat tersebut disampaikan dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin 22 Mei 2017.(*)