Indonesia Minta Diskriminasi Kelapa Sawit Dihentikan

"Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan"
Kelapa sawit (net)

KLIKPOSITIF -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa (UE) yang digelar di Philippines International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (14/11).

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Ia mengingatkan, saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.

Saat menyampaikan pidatonya, Presiden Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan.

“Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan,” tegas Presiden.

Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, menurut Presiden, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa Indonesia paham pentingnya isu sustainability. Ia menambahkan bahwa berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Sementara itu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Kanada yang digelar seusai KTT ASEAN-Uni Eropa, Presiden Jokowi menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap upaya pembentukan perdagangan bebas ... Baca halaman selanjutnya