Jaga Perdagangan, Pemerintah Bakal Mendata Seluruh E-Commerce

"Hal itu merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017"
Ilustrasi (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Kementerian Perekonomian bakal melakukan pendataan usaha daring atau e-commerce.

Hal itu merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang road map e-commerce.

Perpres tersebut mengamanatkan adanya dukungan berupa kebijakan, program, fasilitasi dan insentif oleh kementerian atau lembaga terkait, yang dirumuskan dan diimplementasikan dengan berkolaborasi bersama para pelaku usaha (asosiasi).

Pendataan tersebut dilakukan agar kebijakan dan dukungan yang diberikan tepat sasaran.

"Data e-commerce ini sangat penting, tapi selama ini tidak jelas siapa yang me-record dan apa yang di-record," kata Plt.Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso.

Lebih lanjut, Bambang mengharapkan perkembangan e-commerce dapat memberikan manfaat kepada banyak kalangan.

"E-commerce ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal dan bukan hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar," sebutnya.

Senada dengan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan pengumpulan data e-commerce sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Dirinya menjamin data yang disampaikan oleh responden dijamin kerahasiaannya oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah BPS. Adapun data yang akan dipublikasikan akan berupa data agregat.

"Data-data yang nanti diserahkan ke BPS akan dijamin kerahasiaannya. Selain itu, BPS juga tidak akan mengeluarkan data individu dari konsumen data," jelas Suhariyanto.

Sementara itu, terkait pelaksanaan pengumpulan data e-commerce akan dilakukan pada Januari 2018.

Pemilihan waktu ini didasari agar nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2017 dapat terdata.

Lalu data yang ada akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisa langsung oleh BPS. Publikasi data tersebut ditargetkan akan dilakukan pada bulan Februari 2018.(*)