Pemerintah Ingin Divestasi Saham Freeport Dipercepat

"Artinya lebih cepat dari yang direncanakan "
Area pertambangan freeport (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Indonesia ingin mempercepat proses divestasi saham PT Freeport Indonesia, menjadi milik negara.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno. Ia mengatakan, rencana dia proses tersebut bisa selesai pada semester 1 tahun depan.

"Artinya lebih cepat dari yang direncanakan pada akhir tahun depan," katanya.

Namun begitu, ia tidak merinci alasan memajukan rencana pengalihan saham perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebanyak 51 persen.

"Semua masih dalam proses, kami harus hati-hati," ucap Rini.

Menurutnya saat ini, pemerintah Indonesia dengan Freeport sendiri tengah memenuhi poin-poin negosiasi.

Sebelumnya diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengaku masih terus bernegosiasi dengan Freeport, namun belum menemukan titik kesepakatan yang menyeluruh.

Adapun empat poin yang dikejar kesepakatannya, yaitu pertama, kewajiban membangun fasilitas pemurnian dan (smelter). Kedua, divestasi saham Freeport ke tangan pemerintah sebesar 51 persen.

Ketiga, perubahan skema pengenaan pajak sesuai dengan kontrak (nail down) atau peraturan yang berlaku adalah aturan perpajakan yang berlaku seharusnya (prevailing). Keempat, perpanjangan operasi hingga 2041 mendatang.

"Di masing-masing item itu kami melakukan detail negosiasi dari prosesnya maupun bagaimana mencapainya sebelum menyepakati mengenai pengeluaran IUPK yang baru," pungkas Sri Mulyani.(*)