Kelola Anggaran K/L Belum Optimal, Sri Mulyani Meradang

"Menurut dia, setiap kementerian dan lembaga harus bisa memanfaatkan anggaran untuk mengakselerasi pertumbuhan lebih inklusif"
Sri Mulyani (Kemenkeu)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritik kementerian dan lembaga (K/L) yang belum optimal dalam hal pengelolaan anggaran negara.

Menurut dia, setiap kementerian dan lembaga harus bisa memanfaatkan anggaran untuk mengakselerasi pertumbuhan lebih inklusif.

"Artinya kualitasnya menjadi lebih baik. Jadi kalau kita ingin konsisten dengan temanya maka bagaimana kita semua bekerja sama untuk membuat 2.220 triliun dan 847,4 triliun," katanya.

Ia menilai, jika kementerian dan lembaga belum bisa mengoptimalisasi anggaran, maka itu adalah kesalahan sendiri.

"Itu adalah kekonyolan kita sendiri, Kesalahan tidak kepada siapa-siapa tapi kita semua, anda semua sebagai penanggung jawab untuk bisa membelanjakan Rp847,4 triliun secara baik," jelas dia.

Menteri yang baru-baru ini mendapatkan gelar menteri terbaik di dunia itu menyontohkan soal revisi DIPA yang belakangan hangat dibahas media massa.

"52.400 revisi DIPA. Jumlah Satker kita di seluruh Indonesia sekitar 26.000. Ini artinya setiap satker melakukan revisi," ucap dia.

Lantas terkait rencana penggunaan anggaran, ia menyinggung saat ini masih ada kementerian dan lembaga yang buruk dalam pembuatan rencana.

"Kalau memikirkan dapat uangnya dulu baru direncanakan uangnya mau diapain, jelek sekali kelakuan seperti itu," tukas Sri Mulyani.

Lebih jauh Menkeu mengkritisi sikap mental tersebut yang berarti para birokrat tidak menghormati sumber anggaran.

"Uang itu kita kumpulkan dari rakyat untuk kembali ke rakyat dan kita sebagai birokrat memikirkan terus, terus dan terus, bagaimana sih sebetulnya tahun depan akan lebih baik supaya masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara," kata Menkeu.

Ia menambahkan, jika mental itu dipertahankan maka ekonomi masyarakat akan berjalan di tempat.

"Kelemahan kita didalam menggunakan uang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan itu perlu ... Baca halaman selanjutnya