Komite Ini Minta Pemeritah Hapuskan BBM Jenis Premium

"Bahan bakar dengan RON rendah itu tidak cocok untuk mesin kendaraan bermotor saat ini"
Ilustrasi (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) meminta pemerintah untuk menghapuskan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bertimbal rendah, seperti premium

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Syafruddin mengatakan, sudah saatnya pemerintah untuk melakukan hal tersebut.

Hal tersebut lantaran, bahan bakar dengan RON rendah itu tidak cocok untuk mesin kendaraan bermotor saat ini.

Selain itu kata dia, premium juga membuat masyarakat menjadi lebih boros karena tidak mendapatkan BBM dengan kualitas yang baik.

"BBM RON rendah lebih boros dan berdampak negatif pada mesin. Penggunaan Premium seperti membohongi diri sendiri. Maka, sebaiknya Pemerintah menghapus saja," katanya.

Ia menegaskan, penghapusan BBM RON rendah menuju BBM berkualitas tidak bisa ditawar lagi. Terlebih, sebenarnya kebijakan seperti itu sudah harus dilakukan sejak tahun 2005.

Namun, menurutnya, saat ini pemerintah cenderung bersikap setengah hati dan ambigu yang antara lain karena faktor politis, maka peralihan tersebut belum juga dilakukan sampai saat ini.

"Tidak bisa dipungkiri pasti ada faktor politik disini, tapi pemerintah harus bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, negara-negara tetangga saja bisa kok menghadirkan bbm standart Euro 4 tapi dengan harga yang terjangkau, kenapa Indonesia tidak? Ini harus blak-blakan alasannya yang jelas," jelas dia.

Ia mencotohkan, Australia memperoleh BBM dengan harga yang lebih murah dan kualitas tinggi. Dalam tiga tahun terakhir Australia memperoleh BBM RON 95 dengan kadar belerang max 10 ppm pada rata-rata MOPS 0,59 dollar AS per litter atau setara Rp6 ribu per litter.

"Bahkan bensin ini memenuhi syarat Euro 6 loh. Kemudian Australia mendapatkan BBM jenis solar dengan kualitas untuk kendaraan berstandard Euro 6 dengan harga rata-rata 0,57 dollar AS per litter atau setara Rp5700 per litter ini harus jadi perhatian pemerintah," ... Baca halaman selanjutnya