Sistem Keuangan Stabil dan Terkendali pada Triwulan I Tahun 2018

"Walaupun tekanan pada pasar keuangan mengalami peningkatan menjelang akhir bulan April 2018"
Ilustrasi (KLIKPOSITIF/Ocky Anugrah Mahesa)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa sistem keuangan Indonesia dalam kondisi stabil dan terkendali pada triwulan I tahun 2018.

Dengan begitu, KSSK mengaku akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem ekonomi.

"Sistem keuangan yang stabil dan terkendali tersebut ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat, kinerja lembaga keuangan yang membaik, serta kinerja emiten di pasar modal yang stabil," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Ia memaparkan fundamental ekonomi pada triwulan I tetap terjaga dengan kuat walaupun tekanan pada pasar keuangan mengalami peningkatan menjelang akhir bulan April 2018.

Hal ini, tercermin dari tingkat inflasi yang terjaga di 3,5%, kondisi APBN dengan defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer APBN yang jauh lebih kecil dibandingkan triwulan I tahun 2017.

Selain itu, realisasi penerimaan PPN tumbuh sebesar 15,03% dan penerimaan PPh Non Migas tumbuh sebesar 20,12% tanpa Amnesti Pajak.

Kemudian di sisi lain, defisit transaksi tercatat berjalan pun tetap terjaga di bawah batas aman 3% dari PDB.

Kemudian untuk ketahanan sektor eksternal tercermin dari posisi cadangan devisa sebesar 126 miliar dolar AS pada akhir triwulan I 2018. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,9 bulan impor atau 7,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor," ungkapnya.

Terkait kenaikan harga minyak internasional dan dinamika nilai tukar rupiah, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Pemerintah akan terus menjaga agar dampaknya tidak mengganggu pelaksanaan APBN.

Dengan begitu, pemerintah akan memanfaatkan kenaikan harga minyak yang berdampak positif terhadap penerimaan negara untuk masyakarat ... Baca halaman selanjutnya