Ini Penyebab Menurunnya Transfer Dana APBN ke Daerah

"Pemerintah daerah saat ini belum menerbitkan peraturan guna mencairkan dana tersebut"
Ilustrasi (KLIKPOSITIF/Ocky Anugrah Mahesa)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Kementerian Keuangan menilai menurunnya transfer dana APBN ke daerah dalam bentuk dana desa hingga periode April 2018 disebabkan oleh pemerintah daerah.

Bagi kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati itu, pemerintah daerah saat ini belum menerbitkan peraturan guna mencairkan dana tersebut.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengungkapkan penyaluran dana desa tahap II baru Rp4,68 triliun dari alokasi sebesar Rp24 triliun.

"Ini kalau tidak dicairkan sampai minggu keempat Juni, maka akan hangus. Oleh karena itu, kepala daerah diharapkan segera menetapkan Perbup atau Perwalkot," katanya.

Baca Juga: Hingga April 2018, Transfer Dana APBN ke Daerah Menurun

Anggaran Dana Desa yang telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp14,27 triliun atau 23,79 persen dari pagu alokasi sebesar Rp60 triliun.

"Realisasi ini berarti Rp 2,38 triliun lebih rendah jika dibanding realisasi pada realisasi yang sama tahun lalu sebesar Rp 16,65 triliun atau 27,8 persen dari pagu alokasinya," sebut dia.

Berdasarkan catatannya, hingga kini baru 97 pemda yang mencakup 14.773 desa yang mendapat kucuran dana desa tahap dua.

Dengan begitu, D\dia berharap dengan adanya sanksi dana desa yang hangus tersebut, maka pemda bisa mempercepat penetapan.

"Kami masih optimistis sebelum tenggat Juni dana desa tahap I dan II sebesar Rp 36 triliun bisa terserap 100 persen," pungkas dia kemudian.(*)

Sumber: Suara.com