Punya Usaha Tapi Tidak Bayar Pajak? Siap-Siap Kena Sanksi

"Jumlah WP yang baru membayarkan pajaknya masih terbilang sedikit"
Ilustrasi (Klinik Pajak)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru nomor 23 tahun 2018 tentang penurunan penghasilan dari usaha yang diterima oleh Wajib Pajak sebesar 0,5 persen, yang sebelumnya 1 persen.

Peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ini resmi berlaku sejak 1 Juli 2018 lalu. Bersama peraturan ini, pemerintah berharap agar penerimaan pajak dari sektor UMKM bisa meningkat.

Pendapat Jokowi soal peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tersebut bisa jadi benar, pasalnya untuk Sumbar yang Wajib Pajak (WP)-nya didominasi oleh UMKM saja, persentase WP yang membayar pajak masih rendah.

Menurut catatan, untuk di Sumatera Barat, jumlah WP UMKM yang baru membayar pajak mencapai 20.980 WP, sedangkan jumlah UMKM yang terdaftar mencapai 80.000 WP.

"Jumlah WP yang baru membayarkan pajaknya masih terbilang sedikit, semoga dengan adanya penurunan persentase ini bisa meningkat," kata Kepala Kantor Dirjen Pajak Sumbar-Jambi, Aim Nursalim Saleh saat sosialisasi peluncuran PP nomor 13 tahun 2018 di kantornya, Jumat 6 Juli 2018.

Baca Juga: Mulai Bulan Depan, Pajak UMKM Turun Jadi 0,5 Persen

Aim sendiri mengaku tidak mengetahui faktor rendahnya minat WP UMKM untuk membayar pajak. Padahal, kata dia, pihaknya telah melakukan sosialisasi yang cukup intens. "Atau mungkin kami sendiri yang bekerja maksimal? ini yang harus kami cari tahu," ujarnya.

Dengan adanya penurunan persentase pajak ini, ia berharap partisipasi WP UMKM bisa meningkat. Meskipun pada dasarnya Dirjen Pajak sendiri bisa melakukan pengawasan terhadap UMKM yang tidak bayar pajak melalui transaksi bisnis di perbankan.

Di sisi lain, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Humas, Dirjen Pajak Sumbar-Jambi, F.G Sri Suratman menyebutkan, untuk WP UMKM yang tidak bayar ... Baca halaman selanjutnya