Punya Usaha Tapi Tidak Bayar Pajak? Siap-Siap Kena Sanksi

Ilustrasi
Ilustrasi (Klinik Pajak)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru nomor 23 tahun 2018 tentang penurunan penghasilan dari usaha yang diterima oleh Wajib Pajak sebesar 0,5 persen, yang sebelumnya 1 persen.

Peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ini resmi berlaku sejak 1 Juli 2018 lalu. Bersama peraturan ini, pemerintah berharap agar penerimaan pajak dari sektor UMKM bisa meningkat.

Pendapat Jokowi soal peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tersebut bisa jadi benar, pasalnya untuk Sumbar yang Wajib Pajak (WP)-nya didominasi oleh UMKM saja, persentase WP yang membayar pajak masih rendah.

Baca Juga

Menurut catatan, untuk di Sumatera Barat, jumlah WP UMKM yang baru membayar pajak mencapai 20.980 WP, sedangkan jumlah UMKM yang terdaftar mencapai 80.000 WP.

"Jumlah WP yang baru membayarkan pajaknya masih terbilang sedikit, semoga dengan adanya penurunan persentase ini bisa meningkat," kata Kepala Kantor Dirjen Pajak Sumbar-Jambi, Aim Nursalim Saleh saat sosialisasi peluncuran PP nomor 13 tahun 2018 di kantornya, Jumat 6 Juli 2018.

Baca Juga:  Mulai Bulan Depan, Pajak UMKM Turun Jadi 0,5 Persen

Aim sendiri mengaku tidak mengetahui faktor rendahnya minat WP UMKM untuk membayar pajak. Padahal, kata dia, pihaknya telah melakukan sosialisasi yang cukup intens. "Atau mungkin kami sendiri yang bekerja maksimal? ini yang harus kami cari tahu," ujarnya.

Dengan adanya penurunan persentase pajak ini, ia berharap partisipasi WP UMKM bisa meningkat. Meskipun pada dasarnya Dirjen Pajak sendiri bisa melakukan pengawasan terhadap UMKM yang tidak bayar pajak melalui transaksi bisnis di perbankan.

Di sisi lain, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Humas, Dirjen Pajak Sumbar-Jambi, F.G Sri Suratman menyebutkan, untuk WP UMKM yang tidak bayar pajak bisa dikenai sanksi, mulai dari sanksi administrasi berupa denda hingga pidana.

Adapun penerapan sanksi itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak, yakni Pasal 9 ayat 2A dan 2B.

Dalam pasal 2A dikatakan bahwa WP yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Sementara, pada pasal 2B disebut, WP yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Kemudian untuk sanksi pidana, hal ini bisa diterapkan jika WP melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali.

Penerapan hukum pidana tersebut terdapat pada pasal 39 ayat I yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

"Kami bisa melakukan tindakan mulai pengawasan, hingga penindakan untuk WP yang tidak bayar pajak ini. Tindakan yang dilakukan mulai dari sanksi administrasi hingga penegakan hukum. Namun kami harap, hal itu tidak terjadi," papar Sri Suratman.

Sementara itu, ia juga menambahkan bahwa dengan penurunan persentase tarif pajak tersebut kemungkinan akan membuat penerimaan pajak dari sektor UMKM juga akan menurun.

"Hanya saja hal itu bisa tidak terjadi jika jumlah WP yang membayar pajak meningkat, misalnya dari 20 ribu-an jadi 50 ribu-an WP. Dengan begitu, pengurangan pendapatan negara bisa tertutupi," sebutnya kemudian.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa