Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 Ditaksir Capai 5,6 Persen

"Laju inflasi berkisar 2.5%-4.5%, nilai tukar rupiah Rp13.700-14.000 dan tingkat bunga SPN-3 bulan berkisar 4.6%-5.2%"
Sri Mulyani dengan sejumlah pejabat dari lembaga terkait saat pembahasan awal soal RAPBN 2019 (Kemenkeu)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Pemerintah telah melakukan pembahasan awal RAPBN 2019 dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pembahasan tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan sejumlah lembaga lainnya.

Dalam pembahasan tersebut ada pula pengesahan laporan Panitia Kerja (Panja) dalam rangka membahas pendahuluan RAPBN 2019 mendatang.

Hasil kesepakatan pada Panja asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit dan pembiayaan, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi 2019 diperkirakan berada di kisaran 5.2%-5.6%.

"Ini laporan yang lengkap, sangat sinkron dan harmonis dengan apa yang ingin kita capai melalui instrumen fiskal di tahun 2019," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu, ia menjelaskan, bahwa hasil kesepakatan lainnya adalah laju inflasi berkisar 2.5%-4.5%, nilai tukar rupiah Rp13.700-14.000 dan tingkat bunga SPN-3 bulan berkisar 4.6%-5.2%.

Kemudian untuk harga minyak mentah, Panja sepakat memutuskan pada kisaran US$ 60-70 per barrel, sedangkan lifting minyak dan gas bumi pada kisaran 1.932-2.105 ribu barel per hari.

Perkiraan tersebut berasal dari lifting minyak bumi sebesar 722-805 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.210-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

"Keseluruhan laporan ini akan sangat berguna bagi kami dalam menyusun nota keuangan. Ini adalah proses yang sangat baik bagi penyusunan RAPBN 2019," tukasnya.

Terakhir, Ketua Rapat menutup dengan menyatakan persetujuan atas hasil laporan Panja-Panja untuk dibawa ke Rapat Paripurna yang rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 12 Juli 2018 hari ini.

"Ini suatu awal yang bagus dalam proses kita menyusun RAPBN 2019 sehingga kita bisa mendesain sebaik mungkin agar bisa menjadi instrumen yang menjaga kita semua dalam menghadapi ketidakpastian," tutup Sri Mulyani.(*)

Sumber: Kemenkeu