Banyak Peminat, Kemenperin: Jualan Mobil Listrik Butuh Harmonisasi Pasar

"Hal itu perlu dilakukan untuk mengatur industri yang lebih adil"
Ilustrasi (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Kementerian Perindustian menilai saat ini animo masyarakat dengan kehadiran mobil listrik di Indonesia cukup tinggi. Namun, pemasarannya membutuhkan harmonisasi.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, hal itu perlu dilakukan untuk mengatur industri yang lebih adil.

"Jadi semuanya terdorong, tidak mengakibatkan kontraksi penjualan, ekspornya bagus, dan CO2-nya turun, jadi banyak sekali indikator yang dipakai," katanya dikutip dari Suara.com-jaringan Klikpositif.com.

Sejauh ini menurut dia, beberapa pabrikan mobil lisrik telah masuk ke Indonesia karena memang beberapa dari perusahaan tersebut telah menyesuaikan sertifikasi uji tipe kendaraan.

Namun, Putu kembali mengingatkan, tidak bisa semuanya langsung jualan mobil listrik. Perlu ada penyesuaian harga supaya masyarakat mau beralih ke Low Emission Carbon Vehicle (LECV).

"Perlu ada insentif agar pasar merespons lebih baik. Insentif yang telah diminta Kemenperin ke Kementerian Keuangan meliputi revisi bea masuk dan revisi pajak, yakni Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)," terangnya.

Di sisi lain, harga mobil listrik pun relatif tinggi. Putu menjelaskan bahwa komponennya masih mahal. Pasalnya, semakin besar baterai yang digunakan, maka semakin mahal harga kendaraan LCEV.

"Kalau mobil konvensional 100 persen, hybrid itu bisa 130 persen atau 30 persen lebih mahal, plug-in hybrid sekitar 140 hingga 160 persen, kalau yang benar-benar baterai itu sekitar 180 hingga 200 persen, jadi sudah dua kalinya," tutur Putu.(*)