Direvisi, Undang-Undang PNBP Punya 6 Tugas Baru

"Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap agar revisi UU Nomor 20 tahun 1997 tersebut bisa mengatasi perbaikan tata kelola dan mengoptimalkan pendapatan negara"
Ilustrasi (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah merevisi Undang-Undang soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ada beberapa pokok dalam UU tersebut yang disempurnakan.

Namun dengan perubahan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap agar revisi UU Nomor 20 tahun 1997 tersebut bisa mengatasi perbaikan tata kelola dan mengoptimalkan pendapatan negara agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Undang-Undang yang telah direvisi ini, DPR menyempurnakan 6 pokok baru dalam tugas pengelolaan uang negara yang diterima dari bukan pajak. Sehingga PNBP tidak hanya sekedar menerima pendapatan saja tapi ada earn return yang mengarah pada pelayanan, tata kelola dan akuntabilitas.

Secara rinci, terdapat enam pokok penyempurnaan dalam UU PNBP yang baru. Pertama, penyempurnaan definisi dan ruang lingkup PNBP. Hal ini sekaligus untuk memperjelas perbedaan PNBP dengan pajak dan pungutan atau retribusi daerah.

Kedua, penyempurnaan pengelompokan objek PNBP menjadi enam klaster, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Pengklasteran ini digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP guna mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing objek PNBP, prinsip keadilan, dan menjaga kualitas layanan pada masyarakat.

Ketiga, penyempuranaan mengenai pengaturan tarif PNBP. Pengaturan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan, termasuk pengaturan kebijakan pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah atau 0% untuk kondisi tertentu.

Pengawasan akan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka pengelolaan ... Baca halaman selanjutnya