Kemenkeu Beri Sanksi Tegas Pada Pemalsu Dokumen PNBP

"Sanksi yang diterapkan adalah ketentuan pidana"
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto saat menjelaskan soal sanksi pelanggaran UU PNBP (Kemenkeu)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Kementerian Keuangan menyiapkan sanksi tegas pada Wajib Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terbukti memalsukan dokumen pembayaran. Hal ini juga berlaku bagi pembayar yang lalai.

Sesuai dengan revisi Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP, sanksi yang diterapkan adalah ketentuan pidana berupa denda 4 kali jumlah PNBP terhutang dan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto. Ia mengatakan, penerapan sanksi tersebut untuk memberikan efek jera pada pembayar, selain itu juga untuk mengatasi masalah dan tantangan dalam UU tersebut.

"Ini tentu akan memberikan determinant effect yang sangat baik buat Wajib Bayar maupun kita semua yang melaksanakannya," katanya.

Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Askolani menjelaskan bahwa penerapan UU PNBP tahun 1997 masih menghadapi berbagai tantangan seperti tarif, dasar hukum, pungutan yang tidak diterima negara dan waktu pengembalian yang terlambat.

"Dari pengalaman pelaksanaan sejak ’97 Kita tahu pengelolaan PNBP selama ini masih menghadapi berbagai tantangan. Audit BPK setiap tahun menemukan pemungutan tarifnya tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian pemungutan tarifnya tidak ada dasar hukumnya, kemudian jika dipungut tidak dikembalikan ke kas negara. Kemudian, kalaupun dibalikan itu juga telat," papar dia.

Namun dirinya dan jajaran Kemenkeu lainnya optimis bahwa masalah yang selama ini dihadapi sudah menjadi bahan perbaikan dalam rancangan UU PNBP yang baru, dan ke depannya revisi UU ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.(*)

Sumber: Kemenkeu