DPR: Paket Baru Kebijakan Ekonomi Ancam Industri Kecil

"Karena investasi atau penanaman modal asing (PMA) tak lagi membutuhkan mitra usaha lokal "
Ilustrasi produk UMKM (KLIKPOSITIF/Ocky Anugrah Mahesa)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Pemerintah telah merilis paket kebijakan ekonomi XVI untuk mengatasi tekanan ekonomi global. Paket yang digadang-gadang banyak mendatangkan investasi asing.

Namun dari sisi lain, kebijakan ini justru dinilai akan megancam industri kecil, karena investasi atau penanaman modal asing (PMA) tak lagi membutuhkan mitra usaha lokal dan PMA pun diarahkan pada para investor Cina.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Ia menilai, pemberian keleluasaan PMA 100 persen yang direncanakan pemerintah terhadap 25 bidang usaha dalam paket ini akan mematikan industri kecil menengah yang selama ini jadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Seperti diketahui, paket kebijakan ini berisi perluasan insentif pajak penghasilan (PPh) bagi badan usaha (tax holiday) untuk mendorong industri perintis maupun hilir, relaksasi daftar negarif investasi, dan insentif untuk devisa hasil ekspor.

Paket ini juga dinilai Heri sebagai respons terhadap para investor Cina yang mengeluhkan berbelitnya birokrasi di Indonesia.

"Perlu dijelaskan bahwa proses ini nampaknya telah digagas beberapa bulan yang lalu melalui BKPM, di mana investor Cina mengungkapkan berbelitnya proses investasi di Indonesia yang membuat mereka enggan menanamkan modal usaha. Paket kebijakan ini jelas terarah untuk menarik minat investor Cina," kata legislator Partai Gerindra ini.

Menurut dia, paket kebijakan ini juga akan melegalkan praktik monopoli pedagang Cina di Indonesia. Sebaliknya, Indonesia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan finansial apapun.

Serapan tenaga kerja lokal dari investasi Cina selama ini tidak bisa dipastikan, pasalnya proyek patungan dengan Cina kerap menggunakan tenaga kerja Cina.

"Paket kebijakan yang menguntungkan Cina ini jelas menunjukan keberpihakan pemerintah Jokowi terhadap trade wars antara Cina dengan AS, setelah gagalnya kesepakatan di KTT APEC pada 17-18 November ... Baca halaman selanjutnya