DPR: BUMN Harus Hentikan Kebiasaan Berutang

"Solusi itu bisa melahirkan treatment khusus untuk mengatasi masalah pendanaan"
Ilustrasi (KLIKPOSITIF/Ocky Anugrah Mahesa)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghentikan kebiasaan pendanaan program kegiatan melalui utang.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Hatta, ia mengatakan, kedepan agar ada pembenahan struktural mengenai kecenderungan yang bisa berakibat fatal bagi perekonomian bangsa.

Peringatan tersebut disampaikannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto dengan jajaran direksi sejumlah BUMN.

Direksi BUMN yang termasuk dalam kategori utang terbesar adalah PT Pupuk Indonesia, PT Taspen, PT Waskita Karya, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom.

"Saya mengharapkan ini tidak hanya dibahas di Komisi VI. Tolong ada sesi khusus atau pendalaman, supaya kita tahu kira-kira solusi untuk BUMN itu seperti apa? Supaya BUMN tidak berutang lagi," katanya dalam sebuah pernyataan resmi.

Menurut dia, solusi itu bisa melahirkan treatment khusus untuk mengatasi masalah pendanaan tersebut. "Treatment khusus agar BUMN keluar dari pendanaan ini yg mengandalkan utang," harap legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Senada dengan Hatta, Anggota Komisi VII DPR RI Lili Asdjudiredja menekankan utang luar negeri ini tidak boleh dianggap remeh.

Bagaimanapun juga, sebut dia, utang tersebut pengaruhnya cukup besar, terlebih kalau BUMN tersebut tidak bisa melunasi utangnya.

"Jangan sampai kita dikendalikan negara lain. Jangan sampai kebablasan, masa negara kita yang kaya raya minjam terus minjam terus," tegas Lili.

Utang dengan mata uang asing, menurut legislator Partai Golkar sangat membahayakan ekonomi nasional, karena bisa terdampak dari pelemahan nilai mata uang rupiah.

Apalagi, bagi dia, dengan situasi nilai mata uang yang bisa naik dan turun kapan saja tanpa dapat ... Baca halaman selanjutnya