DPR Nilai Rencana Pemerintah Amandeman PP 46 Tahun 2007 Kurang Tepat

"Jika persoalan BP Batam dipaksakan saat ini juga, sebelum Pemilu 2019, dikhawatirkan terjadi resistensi dari masyarakat, khususnya dari pelaku usaha dan industri. Ini akan menimbulkan kegaduhan baru dan mengganggu stabilitas ekonomi maupun politik nasional"
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (DPR)

KLIKPOSITIF -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kembali Menteri Koordinator Perekonomian agar berhati-hati dalam rencana menjadikan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam ex-officio dengan Wali Kota Batam. Pasalnya, hal tersebut berpotensi melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Rencana Menko Perekonomian melakukan amandeman Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 sebagai dasar hukum bagi Kepala BP Batam yang dirangkap oleh Wali Kota Batam juga kurang tepat. Karena PP tidak bisa menganulir UU. DPR dalam menjalankan fungsi check and balances perlu mengingatkan, agar Menko Perekonomian RI tentu tidak melanggar peraturan perundangan," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menerima pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam, dan Kepulauan Riau di ruang kerja Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Bamsoet menambahkan, jikapun tetap ingin menjalankan s tersebut, pemerintah pusat harusnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang nantinya akan dibahas di DPR RI. Hal ini tentu akan memakan waktu yang tidak sebentar. Karenanya, lebih bijak jika Menko Perekonomian menunda rencana tersebut hingga usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Agar tidak timbuk kegaduhan yang tidak perlu, khususnya dari kalangan dunia usaha.

“Jika persoalan BP Batam dipaksakan saat ini juga, sebelum Pemilu 2019, dikhawatirkan terjadi resistensi dari masyarakat, khususnya dari pelaku usaha dan industri. Ini akan menimbulkan kegaduhan baru dan mengganggu stabilitas ekonomi maupun politik nasional. Padahal saat ini adalah masa-masa rawan, karena berbagai elemen masyarakat sedang menyambut Pemilu 2019. Sebaiknya, para menteri bisa peka terhadap hal ini. Jangan dulu mengeluarkan putusan yang ... Baca halaman selanjutnya