Dukung Pariwisata, Pemerintah Minta UMKM Maksimalkan KUR

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF/Ocky Anugrah Mahesa)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Pemerintah meminta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor pariwisata memaksimalkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pengembangan pariwisata .

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pariwisata , Arief Yahya. Menurut dia pemanfaatan KUR dinilai positif untuk mendukung tersedianya kebutuhan investasi pariwisata di Indonesia.

baca juga: Naik Tipis, Emas Dijual Rp 917 Ribu Per Gram

Ia menjelaskan, sejauh ini total kebutuhan dan pembiayaan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata di Indonesia mencapai Rp500 triliun hingga tahun 2024.

Sekitar Rp300 triliun atau 60% nya khusus ditujukan untuk pengembangan 10 Bali Baru; sedangkan sisanya untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

baca juga: Cara Baru Menikmati Wisata dari Rumah, Ditengah Pendemi COVID-19

Jika dirinci, nilai Rp 500 triliun tersebut diperoleh dari investasi langsung sebesar Rp205 triliun, yang berasal dari Pemerintah Rp170 triliun dan Rp35 triliun investasi swasta.

Investasi swasta ini khususnya berasal dari Industri Keuangan Bank untuk KUR Pariwisata sebesar Rp25 triliun melalui Himbara Perbanas, BPR, dan BPD; serta Industri Keuangan Bank sebesar Rp10 triliun melalui ACC dan Modal Ventura.

baca juga: Kemenparekraf Perkirakan Produk Ekowisata Akan Sangat Diminati Pascapandemi

Sisanya Rp295 triliun berasal dari pembiayaan dengan rincian pembiayaan Pemerintah Rp10 triliun dan pembiayaan swasta Rp285 triliun.

"Selama periode 2019 - 2024, kebutuhan investasi pariwisata di Indonesia masih sangat besar seperti diperlukannya 120.000 kamar hotel, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100.000 homestay dengan melibatkan UKM pariwisata ," jelas Arief.

baca juga: Emas Dunia Mulai Alami Penurunan Harga

Program KUR ini bagi dia, adalah solusi brilian untuk meningkatkan investasi pariwisata di Indonesia. "Oleh karena itu, saya ajak rekan-rekan pelaku UMKM pariwisata untuk memaksimalkan peluang istimewa ini," ujarnya.

Di sisi lain, saat ini setidaknya juga tercatat 12 bidang usaha sektor pariwisata yang diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dapat dibiayai dalam program KUR.

Bidang usaha tersebut diantaranya usaha daya tarik pariwisata , jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan minuman, penyediaan akomodasi, kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyelenggaraan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition), jasa informasi pariwisata , jasa konsultan pariwisata , jasa pramuwisata, wisata tirta, serta industri kerajinan dan pusat oleh-oleh.

Asisten Deputi Investasi Pariwisata , Kementerian Pariwisata , Henky Manurung menyampaikan jika peraturan pemberian KUR sektor pariwisata telah direalisasikan sejak tahun 2018 dan hal ini adalah kesempatan emas yang sebaiknya dimaksimalkan oleh para pelaku UMKM pariwisata .

"Melalui sosialisasi KUR ini, kami berharap dapat memfasilitasi para pelaku UMKM pariwisata di berbagai destinasi di Indonesia untuk memperoleh informasi terkait akses permodalan KUR yang diberikan Pemerintah. Detail persyaratan untuk mengakses program penguatan modal KUR nantinya akan dijelaskan oleh pihak bank, jadi silakan gunakan dengan baik peluang ini," jelas Henky.

Menurut Henky, fasilitasi KUR bidang pariwisata ini ditargetkan mampu mendukung tercapainya target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 275 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) tahun ini.

Oleh karenanya, Kementerian Pariwisata bersama beberapa mitra perbankan terus gencar melakukan sosialisasi kepada para stakeholder pariwisata agar segera memanfaatkan KUR.

Syarat untuk mengakses program KUR juga sangat mudah, bagi seluruh WNI yang menggeluti usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan, tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan, maka permohonan pembiayaan KUR dapat diajukan.

Adapun dokumen yang harus dilampirkan antara lain fotokopi e-KTP, KK, surat nikah (bagi yang sudah menikah), dokumen jaminan untuk kredit di atas Rp 25 juta, surat ijin usaha (SIUP, TDP, SITU, HO), dan NPWP untuk KUR Ritel.

Selain itu, suku bunga yang ditawarkan melalui program KUR dianggap sangat ringan karena para pelaku UMKM bidang pariwisata hanya perlu membayar bunga sebesar 7% efektif pertahun.

Sejak tahun lalu, Pemerintah telah menunjuk 41 bank penyalur KUR bidang pariwisata diantaranya: BRI, Bank Mandiri, BNI, BTPN, BCA, BTN yang siap mendukung program Pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata Indonesia.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa