Dorong Peningkatan Ekspor, Pemerintah Punya Tiga Langkah Strategis

"Tiga langkah tersebut merupakan program jangka pendek dan jangka panjang"
Ilustrasi aktifitas ekspor-impor (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Pemerintah saat ini tengah mengupayakan bertahan di tengah kondisi perekonomian global yang sedang mengalami perlambatan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan mendorong ekspor dan menekan impor.

Namun, langkah demikian bukan berarti tidak mendapatkan tantangan, perlambatan ekonomi global secara tidak langsung mengganggu upaya pemerintah untuk mendongkrak perekonomian Indonesia lewat ekspor.

Dengan begitu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian telah menyiapkan tiga langkah strategis untuk mendorong peningkatan ekspor.

Tiga langkah tersebut merupakan program jangka pendek dan jangka panjang untuk menopang kondisi ekonomi tanah air.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, beberapa kebijakan jangka pendek yang telah diterapkan adalah perbaikan iklim usaha melalui pelayanan perizinan terintegrasi Online Single Submission (OSS), fasilitas insentif perpajakan, dan pengembangan vokasi.

"Mengembangkan sistem OSS pada dasarnya untuk memudahkan secara signifikan perizinan berusaha, menarik para investor untuk berinvestasi dan tidak lagi berfikir bahwa Indonesia negara yang sulit untuk memulai investasi," katanya dalam sebuah pernyataan resmi.

Adapun kebijakan peningkatan ekspor dalam jangka pendek dilakukan melalui 3 hal yaitu dengan melakukan pemilihan komoditas ekspor unggulan, menentukan sektor atau komoditas unggulan yang berorientasi ekspor.

Sektor unggulan yang dimaksud adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, elektronika, otomotif dan kimia. Lalu di sektor lain ada dari industri perikanan, permesinan umum dan lainnya.

Kemudian hal itu juga ditopang dengan mengurangi biaya dan simplifikasi prosedural ekspor dengan cara mengurangi komoditi yang wajib lapor surveyor, mengurangi lartas eksplor lainnya dan memfasilitasi penerbitan Certificate of Origin yang tidak perlu legalisasi dari Kementerian Luar ... Baca halaman selanjutnya