Pengamat Sayangkan Pencabutan Aturan Pajak E-Commerce

Pengamat Perpajakan dari DDTC, Darussalam saat menghadiri acara diskusi.
Pengamat Perpajakan dari DDTC, Darussalam saat menghadiri acara diskusi. (Suara.com/Fauzi)

KLIKPOSITIF -- Pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyayangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencabut aturan pajak e-commerce. Padahal, katanya kegiatan ekonomi digital seperti e-commerce yang membuat kebocoran ekonomi. 

Darussalam menjelaskan, data dari Schneider, Buehn, dan Montnegro sejak 1999-2003 membuktikan bahwa ada 18,9 persen kegiatan ekonomi Indonesia yang tidak tercatat di Produk Domestik Bruto (PDB). Kegiatan economy yang tak tercatat tersebut adalah shadow economy yang dalam artian ekonomi digital.

baca juga: Siap-siap, Mulai 1 Juli Akan Ada Pajak Digital

"Kalau tidak tercatat maka tidak bisa dipajaki, contohnya angka di shadow economy. Saya menyayangkan ini (aturan pajak e-commerce) dicabut," katanya dalam sebuah diskusi di Bangi Kopi Tiam Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019), yang dikutip dari suara.com, media jaringan KLIKPOSITIF .com.

Menurut Darussalam, sebenarnya aturan pajak e-commerce ini sudah bagus. Karena, selama ini kegiatan ekonomi yang susah untuk dikenakan pajak , salah satunya e-commerce.

baca juga: Yuk, Ketahui Nilai dari 11 Pajak Daerah Kota Padang

"Secara ekonomi digital ini susah dipajaki, makanya pemerintah berkepentingan ambil data pajak . Jadi ada kepentingan marketplace memberi data ke pemerintah, ini salah satu upaya kurangi shadow pajak," jelasnya. 

Lebih lanjut, Darussalam menambahkan, pengenaan pajak e-commerce ini juga bukan untuk memberikan kewajiban yang sema terhadap pengusaha-pengusaha yaitu membayar pajak

baca juga: Yuk, Kenali Jenis Pajak Daerah!

"Di samping ambil data, tapi tidak ada peraturan pajak yang berbeda dengan transaksi konvensional dan digital. Makanya perbedaannya bagaimana data ini bisa ter-record," ucap dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Padahal, para pelaku e-commerce yang tergabung dalam IdEA hanya meminta pemerintah menunda aturan tersebut. (*)

baca juga: Ini Alamat Lima Kantor UPPD Bapenda Padang

Penulis: Iwan R