Dongkrak Harga Sawit, Menko Perekonomian Ajak Malaysia Implementasikan Program Mandatori B30

"Kebijakan ini telah meningkatkan harga minyak kelapa sawit di atas 600 dollar AS/ton"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Usai menghadiri The 2nd Ministeral Meeting of Palm Oil Producting Countries, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, diundang Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahatir Bin Muhamad ke kantornya, di Putra Jaya, Kuala Lumpur, Selasa (19/11).

Dalam kesempatan itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rasa hormatnya karena telah diundang mewakili pemerintah Indonesia sekaligus menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Malaysia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 2nd Ministeral Meeting of Palm Oil Producting Countries yang tidak hanya dihadiri oleh pihak Malaysia dan Indonesia namun juga para menteri/perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit di dunia.

Disampaikan pula bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan bilateral yang erat dan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mengimplementasikan program B (Biodiesel) 20% (B20), dan saat ini Pemerintah Indonesia mentargetkan untuk mengimplementasikan program mandatori B30 pada awal tahun 2020.

“Kebijakan ini telah meningkatkan harga minyak kelapa sawit di atas 600 dollar AS/ton,” jelas Airlangga.

Airlangga menyampaikan apresiasinya atas komitmen Malaysia untuk mengimplementasikan mandatori B20 pada tahun 2020, sehingga diharapkan mampu meningkatkan harga minyak kelapa sawit di dunia yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan di tingkat petani/pekebun rakyat.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat 4 negara yang akan bergabung dalam keanggotaan CPOP, setelah Indonesia dan Malaysia, yakni Papua New Guine, Honduras, Ghana dan Kolumbia sehingga penambahan keanggotaan ini diharapkan akan meningkat posisi CPOPC di mata dunia.

Menanggapi pernyataan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, PM Malaysia Mahathir menyatakan dukungannya terhadap penerapan mandatori ... Baca halaman selanjutnya