Ini Strategi Pemerintah Hadapi Tantangan Ekonomi 2020

"Peningkatan daya saing juga menjadi satu hal yang menjadi fokus perhatian. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pun diperlukan untuk bisa keluar dari garis kemiskinan dan mendorong pembangunan manusia"
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan pada acara US-Indonesia Investment Summit 2019, di Jakarta, Kamis (21/11). (Kemenko Perekonomian)

KLIKPOSITIF -- Pemerintah telah memetakan strategi dan langkah prioritas yang akan diambil guna menghadapi tantangan ekonomi di tahun depan, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Pertama, Pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional. Kedua, menjaga stabilitas ekonomi makro dengan menjaga harga domestik dan nilai tukar pada tingkat yang stabil dan kompetitif. Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan.

“Peningkatan daya saing juga menjadi satu hal yang menjadi fokus perhatian. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pun diperlukan untuk bisa keluar dari garis kemiskinan dan mendorong pembangunan manusia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam acara US-Indonesia Investment Summit 2019, di Jakarta, Kamis (21/11).

Menko Perekonomian meyakini, dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh antara 5,3%-5,6% di tahun 2020. Angka tersebut terutama didukung oleh investasi yang diperkirakan akan meningkat sebesar 7,0%-7,4% dan ekspor yang juga naik di angka 5,5%-7,0%.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan didukung oleh sektor industri yang akan meningkat antara 5,0%-5,5%. Sementara tingkat pengangguran diperkirakan akan turun menjadi 4,8%-5,0%, disertai penurunan tingkat kemiskinan di kisaran 8,5%-9,0%.

Kemudian mengenai investasi, Pemerintah akan mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS), meningkatkan efektivitas Satuan Tugas Percepatan Investasi, Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengesahan sektor prioritas investasi.

Selain itu, implementasi tax holiday dan super deduction tax serta pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri juga menjadi kebijakan ... Baca halaman selanjutnya