Arbitrase Freeport dan Menjaga Ekonomi Papua

PT Freeport Indonesia
PT Freeport Indonesia (Istimewa)

KLIKPOSITIF -- Freeport McMoran Cooper & Gold Inc mengancam bakal membawa permasalahan mereka dengan pemerintah Indonesia luar peradilan umum (arbitrase) jika dalam waktu 120 hari sejak 17 Februari lalu belum ada kesepakatan tentang ekspor mineral dengan ketentuan hukum dan fiskal berdasarkan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perusahaan yang menggawangi PT Freeport Indonesia (PTFI) di tanah Papua tersebut enggan mengikuti peraturan residen (Perpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

baca juga: Kementerian ESDM Dorong Industri Lampu LED Dalam Negeri yang Berkualitas Tinggi

Perpres tersebut juga didukung dengan dua aturan turunan, yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 5 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam Negeri dan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017 soal Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Permurnian.

Menurut Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Perpres dan Permen tersebut dianggap sebagai langkah inkonsistensi pemerintah Republik Indonesia dalam hal pengelolaan negara di sektor pertambangan mineral dan batu bara di Tanah Air. Padahal, dengan adanya peraturan tersebut pemerintah tengah berupaya memnperkuat produk hukum Freeport dalam hal ekspor.

baca juga: 30.000 Orang Diprediksi Hadiri Pembukaan dan Penutupan PON XX, Ini Persiapan Pemerintah

"Mengenai berbagai kontrak yang sudah dibuat sebelumnya, dimandatkan untuk dilakukan perubahan, termasuk didalamnya berbagai macam pengaturan terkait penerimaan negara. Dalam UU itu diamanatkan, apapun kontrak yang ditandatangani, harus menjamin bahwa penerimaan negara harus lebih baik," katanya.

Seperti yang dinukil dari CNN, Undang-Undang tersebut juga telah merumuskan mengenai aturan yang mengutamakan kepentingan nasional, seperti menciptakan investasi, kesempatan kerja, ekspor, industri hilir hingga penerimaan negara.

baca juga: 433 Desa Masih Gelap Gulita, Patriot Energi Cara Kementerian ESDM Membuka Akses Listrik bagi Desa - desa

Soal penerimaan negara, pemerintah telah merumuskan sedemikian rupa terkait penyesuaian tarif pengenaan pajak, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), hingga royalti yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha.

"Ketegangan antara pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian ESDM dengan PTFI akan dilanjutkan ke proses Arbitrase, 120 hari sejak 17 Februari lalu harus ada kesepakatan," tuturnya.

baca juga: Tunjang Target Produksi Migas, Menteri ESDM: Kita Perbaiki Iklim Investasi

Menyelamatkan Saham Freeport

Kendati demikian, persoalan PTFI dengan kementerian ESDM ini akan berdampak cukup buruk terhadap saham perusahaan publik itu jika tidak diselesaikan dengan negosiasi yang tepat.

"Tidak ada yang akan kalah dan menang, namun yang pasti saham Freeport akan anjlok atau bahkan jatuh jika masalah ini liar berlarut-larut," jelas Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyebut keduabelah pihak bakal memberikan dampak negatif terhadap penerimaan negara, perekonomian masyarakat Papua dan tentunya kelangsungan PTFI sendiri.

"Sebetulnya, yang paling baik adalah menjaga kepentingan bersama karena kegiatan ekonomi itu penting bagi Indonesia, bagi Papua , tapi juga bagi Freeport ," tuturnya kemudian.

Kendati demikian, pemerintah Indonesia bukan berarti tidak ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan "Kepala Dingin". Menteri ESDM Ignasius Jonan sudah memberikan solusi unutk Freeport dengan menjalankan transisi penerapan aturan baru selama enam bulan ke depan.

Hanya saja Freeport meminta tetap berusaha untuk mendapatkan ketentuan hukum dan fiskal berdasarkan status Kontrak Karya (KK) dibandingkan dengan menjalankannya sesuai IUPK sesuai aturan baru.

Freeport Harus Angkat Kaki

Proses Arbitrase akan dilaksanakan sekitar bulan Juni mendatang jika pemerintah dan Freeport tidak mau membuat kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Namun Freeport harus angkat kaki dari Indonesia jika perusahaan tersebut kalah pada proses Arbitrase pada tahun 2021 mendatang.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan meyakini peraturan yang dibuat pemerintah lebih kuat ketimbang Kontrak Karya tersebut.

"Mau tidak mau mereka harus terima jika kalah, karena mereka sendiri yang mau cara seperti itu," katanya.

Jika Freeport angkat kaki, lahan Grasberg akan diambil alih pemerintah empat tahun lagi. Namun di sisi lain pemerintah juga tengah menyusun skema pendanaan jika Freeport benar-benar hengkang pada 2021 mendatang.

"setelah itu otomatis perusahaan Amerika Serikat tersebut akan jatuh, sahamnya anjlok dan kita beli 30 persen. Indonesia jangan mau diatur-atur lagi," jelas Luhut.

Ia juga menambahkan, jika hal tersebut terwujud, pemerintah akan mengupayakan Freeport bisa menjadi Badan Usaha Milik Negara, demi menjaga perekonomian Papua .(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa