Sri Mulyani : Gaji ASN Habiskan Seperempat APBN

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KEUANGAN , KLIKPOSITIF -- Menteri Keuangan , Sri Mulyani menyebut operasional belanja dan gaji Aparatur Sipil Negara ( ASN ) pada tahun 2017 ini terbilang sangat besar. Berdasarkan data, untuk operasional itu menghabiskan seperempat dana APBN .

Jumlah anggaran belanja pegawai tersebut masih mencapai Rp343,3 triliun atau sekitar Rp26,1 persen dari belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan Belanja ( APBN ) 2017 sebesar Rp1.315,5 triliun.

baca juga: Kemendagri Bolehkan Pemerintah Daerah Lelang Dini Pengadaan Barang/Jasa

Dengan besarnya anggaran itu, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp296,6 triliun untuk pos belanja barang dan Rp194,3 triliun untuk pos belanja modal.

"Kalau dari sisi neraca pemerintah pusat, belanja pegawai itu mencapai 26,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat atau seperempat anggaran dipakai untuk bayar gaji dan tunjangan bagi para birokrat," katanya dikutip dari CNN.

baca juga: Padangpanjang Masuk Kategori Kota dengan Pendapatan APBD Tertinggi, Payakumbuh Realisasi Belanja Tertinggi

Menurutnya, persentase belanja ASN terus membengkak sejak diberlakukannya desentralisasi daerah. "Dalam APBD 2016 saja misalnya, sebanyak 131 daerah Kabupaten dan Kota diketahui memiliki rasio belanja pegawai dan tunjangan lebih dari 50 persen terhadap total belanja pemerintah," ujarnya.

Pada sisi lain, besaran rasio tersebut sebut dia malah menimbulkan pertanyaan dari masyarakat soal kinerja ASN , karena harusnya dengan anggaran yang besar tersebut, ASN harus bisa terus berinovasi dalam menjalani desentrealisasi daerah tersebut.

baca juga: Cadangan Devisa Indonesia pada November 2021 Tercatat 145,9 Miliar Dolar AS

"Dana APBN dan APBD bukan untuk memuaskan birokrat," tukas Sri Mulyani .

Terkait dengan itu, pada kuartal pertama tahun ini, realisasi belanja pegawai juga tercatat mejadi salah satu pos belanja dengan penyerapan yang tinggi yakni mencapai Rp74 triliun atau 21,6 persen dari target.

baca juga: Wapres: Penerapan Harus Konsisten, Ini Daftar Penerima Anugerah Meritokrasi KASN Tahun 2021

Namun disisi lain, belanja barang dan modal masing-masing baru mencapai Rp31,7 triliuun dan Rp11,8 triliun atau 10,7 persen dan 6,1 persen dari target.

"Harusnya dengan kondisi demikian, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan teknologi dalam menjalankan desentralisasi. Sebagai solusi, melalui teknologi ia ingin pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Tahun ini, pemerintah tercatat mengalokasikan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,9 triliun atau lebih dari sepertiga total belanja negara sebesar Rp2.080,5 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa tercatat terserap sebesar Rp195,2 triliun atau 25,5 persen dari target.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa