Pemerintah Akan Hapus Gaji ke 13 PNS Jika..

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Pemerintah Republik Indonesia bakal menghapus sistem gaji ke 13 untuk Pegawai Negeri Sipil jika Aparatur Sipil Negara ( ASN ) tidak memiliki kinerja yang tidak baik.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Asman Abnur. Ia mengatakan, gaji ke 13 tersebut hanya berlaku untuk ASN yang giat bekerja.

baca juga: Usai Jabat Dua OPD di Pessel, Ahda Yanuar Kembali ke Pemprov

"Saat ini, kebijakan tersebut masih dikaji oleh Kementerian PAN-RB. Sistem penggajian ke-13 memang direncanakan berbeda dalam Undang-undang ASN . Dalam UU ASN , sumber pendapatan, yaitu gaji dan tunjangan (kinerja dan kemahalan). Sementara, penyebutan gaji pokok ditiadakan," katanya.

ASN sendiri meliputi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Polri, termasuk juga pejabat negara.

baca juga: Bupati Pessel: Jangan Bekerja Asal Bapak Senang

Dikutip dari CNN, kenaikan jumlah besaran gaji ke-13 juga akan dihitung berdasarkan kinerja masing-masing ASN . Mereka yang mendapatkan penilaian C dan D tidak akan mendapatkan gaji tambahan tersebut.

"Kalau pelayanan publiknya sudah bagus, kinerjanya sudah bagus, kami beri apresiasi dong. Harus ada tukin (tunjangan kinerja) yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau tidak, ya tidak ada," sebut dia.

baca juga: Kesulitan Dalam SIPD, Pj Gubernur Sumbar Tetap Minta Pencairan Anggaran Sesuai Jadwal

Kemenpan-RB juga sudah melakukan konsolidasi dengan Kementerian Keuangan. Saat ini, sudah dibentuk tim untuk membahas hal tersebut. Kendati adanya rencana tersebut, Ia memastikan, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 dicairkan tepat waktu.

Sekadar informasi, lebaran tahun ini diprediksi jatuh pada tanggal 25 Juni 2017. Gaji ke-13 akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun lalu yang meliputi, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

baca juga: Tak Miliki Uang Pensiunan, Pemkab Pasaman Barat Bakal Gandeng PT Taspen Untuk P3K

Untuk pejabat negara, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Sementara, bagi penerima pensiun, berupa pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan. Sedangkan, THR diberikan sebesar gaji pokok.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa