Tahun Depan, UMP Sumbar Naik Jadi Rp2,1 Juta

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF/Ocky Anugrah Mahesa)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bakal menaikkan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2018 menjadi Rp2,1 juta dari Rp1,9 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar Nazrizal mengatakan kenaikan UMP tersebut mencapai 8,71 persen, dan hal itu merupakan kabar baik penerima upah.

baca juga: Masuk Program Pamsimas, Warga Dusun Salak Pessel Akan Segera Nikmati Saluran Air Bersih

"Semoga ini bisa meningkatkan kesejahteraan penerima upah dan meningkatkan loyalitas serta produktifitas kerja," katanya.

Keputusan menaikkan UMP tersebut dilakukan berdasarkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Persentase kenaikan upah itu dipedomani dari kajian Kementerian Tenaga Kerja.

baca juga: Gubernur Sumbar Siapkan Langkah-langkah Penguatan Konversi Bank Nagari ke BNS

Kepala BPS, Suhariyanto menyebutkan keputusan menaikkan UMP tersebut dilakukan menyeluruh di 34 provinsi Sumbar , dan merupakan amanat PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Kenaikan UMP 2018 ini berdasarkan kondisi inflasi nasional sebesar 3,72 persen, dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) sebesar 4,99 persen. Jadi, dari kalkulasi itu UMP 2018 sah naik sebesar 8,71 persen," jelas dia.

baca juga: Sebanyak 15 Orang Narapidana Lapas Pariaman Dikeluarkan, Ada Apa Gerangan ?

Formula kenaikan upah minimum itu, kata Dia, diperkutat dalam Peraturan Pemerintah (PP)‎ Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, atau tepatnya di Pasal 44 yang menyebutkan bahwa UMP 2018 dihitung berdasarkan UMP 2017 dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi, dan ditambah dengan penetapan kenaikan UMP 2018.

"Pertumbuhan ekonomi secara nasional yang diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja itu, merupakan pertumbuhan ekonomi yang dilihat pada September 2016 dengan September 2017," paparnya.

baca juga: Pemko Sebut Siwastaru Bisa Atasi Permasalahan Tata Ruang di Padang

Lalu perhitungan tersebut juga dilihat pada triwulan III dan IV tahun 2016 serta pertumbuhan ekonomi di triwulan I dan II pada tahun 2017 ini.

"Dengan adanya peraturan seperti ini, suatu hal yang positif. Karena ada jaminan dari pemerintah bahwa UMP ini mengalami kenaikan tiap tahunnya," tutur dia kemudian.

[Joni Abdul Kasir]

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa