OJK Sesuaikan Penerapan Basel III dengan Kepentingan Ekonomi Nasional

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kerangka Basel III akan diterapkan dengan mengedepankan kepentingan nasional sehingga diharapkan peran perbankan dapat optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Wimboh Santoso usai pertemuan dengan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor Jasa Keuangan (The Group of Governors and Heads of Supervision/GHOS) dari 27 negara-negara anggota The Basel Committee on Banking Supervision di European Central Bank, Frankfurt, Jerman, Jumat waktu setempat.

baca juga: Pegawai Jadi Tersangka Kasus Suap Bank Bukopin, Ini Kata Deputi OJK

"Dalam menerapkan standar internasional OJK akan tetap mengedepankan kepentingan nasional. Seperti perlakuan bobot risiko sovereign exposure (obligasi pemerintah) yang ada di aset perbankan, kami akan tetap menggunakan ATMR Nol (0%). Ini merupakan contoh keberhasilan diplomasi internasional yang berjalan alot dan memakan waktu cukup lama," katanya.

Menurut Wimboh, keputusan forum GHOS memnyelesaikan kerangka basel III yang akan lebih simpel diimplementasikan untuk industri perbankan, termasuk untuk regulator dalam memantau penerapannya.

baca juga: OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Capai Rp740 Triliun

"Kompleksitas perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank akan berkurang dan juga dapat memperbaiki aspek comparability dan transparansi," ucap Wimboh.

Agenda utama dalam pertemuan GHOS kali ini adalah memfinalisasikan beberapa reformasi regulasi sektor perbankan dalam kerangka penerapan Basel III (the Basel III post-crisis regulatory reforms).

baca juga: Marak Gagal Bayar, Presiden Diminta Turun Tangan Awasi Industri Keuangan

Kehadiran OJK di forum ini merupakan salah satu implementasi dari komitmen Indonesia sebagai anggota G-20 untuk melakukan reformasi pengaturan di sektor perbankan sesuai dengan standar global dalam menciptakan sistem perbankan yang kokoh.

Wimboh menambahkan dengan penetapan beberapa agenda reformasi Basel III ini berarti reformasi pengaturan sistem perbankan global dalam kerangka Basel III telah lengkap dan selanjutnya GHOS akan fokus pada konsistensi penerapannya melalui Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP).

baca juga: Miliki Wewenang dalam PEN, OJK Perlu Jaga Objektifitas dan Profesionalitas

Pengaturan yang telah ditetapkan ini akan mulai berlaku di 1 Januari 2022 dan bertahap selama 5 tahun. Begitu juga dengan pengunduran penerapan basel III untuk market risk, dari sebelumnya di tahun 2019 menjadi 1 Januari 2022.

Terkait usulan Sovereign Debt (utang pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan utang kepada Bank Sentral) yang dianggap tidak memiliki bobot risiko dalam perhitungan ATMR, GHOS telah menetapkan pengaturan perhitungan soverign exposure yang selama ini berlaku yaitu dengan ATMR sebesar 0% masih tetap berlaku. Penetapan ini memiliki pengaruh positif bagi kapasitas perbankan nasional dalam menyalurkan kredit.

Dalam pertemuan kali ini juga ditetapkan bahwa suatu negara akan tetap dianggap comply dengan standar kerangka Basel bila menerapkan pendekatan standar walaupun tidak menerapkan pendekatan internal model.

Basel III sendiri merupakan pilar pokok reformasi sektor keuangan global yang berlandaskan regulasi bagi perbankan internasional, khususnya negara anggota G-20 soal modal, resiko keuangan dan operasional perbankan.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa