Kejar Penerimaan Negara, Pemerintah Jalin Kesepakatan dengan 19 Perusahaan Tambang

Ilustrasi pertambangan
Ilustrasi pertambangan (Oil Sands Magazine)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Pemerintah pusat menjalin kesepakatan kontrak dan perjanjian karya dengan 19 perusahaan tambang . Kesepakatan itu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara di tahun 2018.

Kesepakatan ini diwakilkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Ignasius Jonan . Hal itu dilakukan berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 169.

baca juga: Smart Grid Jadi Inovasi Teknologi di Sektor Ketenagalistrikan

Aturan negara itu menjelaskan, "Kontrak Karya dan Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kesepakatan".

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, dengan adanya amandemen ini diharapkan akan ada penambahan penerimaan negara sebesar Rp300 miliar atau US$27 juta.

baca juga: Optimalkan EBT, Menteri ESDM: Transisi Energi Mutlak Diperlukan

Dalam kesepakatan itu, Jonan berharap agar perusahaan bisa mengembangkan pola CSR model baru yang menekankan kepada rasa keadilan sosial.

"Libatkan masyarakat sekitar supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari kegiatan yang perusahaan kerjakan. Ini untuk menjaga agar tidak ada gejolak sosial yang tidak kita harapkan," katanya.

baca juga: Kabar Baik, Menteri ESDM Tetapkan Tarif Listrik Pelanggan Nonsubsidi Golongan Ini Turun

Sebagai informasi, penerimaan negara dari PNBP Royalti Minerba telah mencapai lebih dari Rp40 triliun.

Hal lain yang mengalami perubahan adalah pada PKP2B Generasi I, terdapat peningkatan penerimaan negara dari iuran tetap semula US$ 1 per hektare (ha) menjadi US$ 4 per ha.

baca juga: Kementerian ESDM Perkenalkan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik

Selain itu, dana hasil produksi batubara (DHPB) sebesar 13,5% yang sebelumnya diterima dalam bentuk batubara (in kind) menjadi tunai (in cash), dan IPEDA (lumpsum payment) dengan peningkatan yang signifikan dari kondisi existing.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa