Menkeu: Investasi Bitcoin Beresiko Tinggi

Ilustrasi Bitcoin
Ilustrasi Bitcoin (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bahwa bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia.

Menteri Keuangan , Sri Mulyani mengatakan penggunaan bitcoin bertentangan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

baca juga: Sri Mulyani Sebut UU Cipta Kerja Bakal Perbaiki Ekosistem Investasi

Dalam peraturan negara tersebut menjelaskan bahwa setiap uang memiliki tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

"Disini jelas bahwa bitcoin bukan alat pembayaran yang sah," katanya. Menurut dia, pemerintah tetap akan bertugas sesuai dengan peraturan yang ada soal alat pembayaran.

baca juga: Sri Mulyani: Omnibus Law Cipta Kerja Keluarkan RI dari Kelas Menengah Bawah

"Kita juga tetap akan melakukan fungsi sebagai pemerintah yaitu menyampaikan pandangan bahwa untuk digunakan sebagai alat transaksi adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang," tegas Sri Mulyani .

Selain itu, Sri Mulyani juga memperingatkan bahwa investasi menggunakan bitcoin memiliki resiko yang cukup tinggi.

baca juga: Jakarta PSBB, Sri Mulyani: Kita siapkan Kemungkinan Berada di Lower End

Sebab katanya, transaksi mata uang virtual yang spekulatif dapat menimbulkan resiko penggelembungan nilai (bubble) yang tidak hanya merugikan investor namun juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

"Namun sebagai instrumen investasi, kami sudah memperingatkan bahwa Bitcoin ini tidak ada basis-nya, dan oleh karena itu rawan terhadap penggunaan instrumen tersebut untuk money laundring maupun untuk financing for terrorism," jelas dia kemudian.(*)

baca juga: Sri Mulyani Diminta Tagih Piutang Pajak ke Perusahaan

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa