Aturan Baru, Semua Produk Ketenagalistrikan Wajib SNI

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan.

Aturan baru ini merupakan penataan dan penyederhanaan aturan-aturan sebelumnya yang menggabungkan semua produk Wajib SNI ketenagalistrikan.

baca juga: Promo Menarik dari PLN untuk Pelanggan, Paket Ramadan Peduli dan Ramadhan Berkah

Peraturan ini mencabut semua Keputusan/Peraturan Menteri ESDM yang sebelumnya mengatur pemberlakuan SNI sebagai standar wajib.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng mengatakan dasar penyusunan aturan ini adalah upaya mendukung pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XV dan melaksanakan instruksi Presiden untuk melakukan penyederhanaan peraturan.

baca juga: Tiga Desa di Pasbar Telah Teraliri Listrik, GM Toni Wahyu: PLN Siap Bantu Pemerintah Melistriki hingga Pelosok Desa

Menurut Andy, Kementerian ESDM telah mencabut dan menyederhanakan sepuluh Permen ESDM dan satu Kepmen ESDM menjadi satu Permen ESDM No. 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib SNI di Bidang Ketenagalistrikan.

"Regulasi ini lebih sederhana dengan mencabut dan menggabungkan dan menyederhanakan beberapa Permen ESDM lama terkait standar wajib SNI untuk produk," katanya.

baca juga: Masyarakat Dusun Buku Monga di Mentawai Telah Dapat Nikmati Aliran Listrik

Produk yang dimaksud Andy adalah Luminer, Pemutus Sirkuit Arus Bolak-Balik (MCB), Sakelar, Kipas Angin, Tusuk Kontak dan Kotak Kontak, Ballast Elektronik, dan pemutus Sirkuit Arus Sisa (RCCB).

Ia mengatakan, tujuan dari pemberlakuan wajib SNI di bidang ketenagalistrikan adalah untuk memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan sesuai Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

baca juga: Tak Lagi Gelap-gelapan, PLN Salurkan Listrik ke Tiga Desa di Pasaman Barat

"Permen baru ini lebih memperjelas pengklasifikasian produk peralatan tenaga listrik sehingga lebih mudah dalam pengawasan melalui penambahan kode Ex pada kode pengklasifikasian produk perdagangan atau Harmonized System (HS) peralatan tenaga listrik ," jelas dia.

Sementara terkait mekanisme sertifikasi produk ketenagalistrikan, Andy menjelaskan bahwa pemilik merk atau produsen mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Produk (LsPro) atas produknya untuk mendapat pernyataan kesesuaian terhadap SNI yang diacu dengan dikeluarkannya Sertifikat Produk.

Standardisasi diharapkan mampu mendorong, meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.

Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan jasa Indonesia khususnya terkait ketenagalistrikan di pasar global.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa