Kebijakan KUR 2018 Berubah, Simak Rincian Berikut Ini

Ilustrasi usaha rakyat
Ilustrasi usaha rakyat (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan 12 kebijakan baru soal penyaluran Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) untuk tahun 2018.

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR .

baca juga: Jumlah Rakyat Miskin Bertambah, DPR Minta Pemerintah Fokus pada UMKM

Sebanyak 12 kebijakan baru tersebut membahas tentang penurunan bunga KUR dari sembilan persen menjadi tujuh persen dan pengaturan skema KUR Khusus dan KUR multisektor. 

"Dalam aturannya, Permenko ini mengganti peraturan sebelumnya yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari lalu," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir.

baca juga: Baleg DPR: UMKM Diprioritaskan Dalam UU Ciptaker

Soal penurunan bunga dan skema KUR khusus, pembahasan penyaluran dalam Permenko itu juga mengatur soal kelompok usaha sebagai calon penerima KUR , pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi, mekanisme pembayaran kredit setelah panen (yarnen), perubahan istilah KUR ritel menjadi KUR kecil.

Permenko tersebut juga mengator plafon KUR mikro sektor produksi dan di luar sektor produksi, penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang diperbolehkan, struktur biaya KUR penempatan TKI, KUR untuk masyarakat daerah perbatasan, serta KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

baca juga: Buat Pelaku UMKM, Ada Pelatihan Digital yang Digelar oleh Kominfo

Iskandar menerangkan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah meningkatkan target penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi).

Menurutnya di tahun 2018, target penyaluran untuk sektor produksi menjadi minimum sebesar 50 persen dari target total penyaluran sebesar Rp 120 triliun. 

baca juga: Semen Padang Berikan Restrukturisasi dan Rescheduling Terhadap Pinjaman UMKM Terdampak COVID-19

"Target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM ," terang Iskandar.

Pemerintah, menurut Iskandar, optimistis dapat mencapai target tersebut. Sebab, berdasarkan data tahun 2017, penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, jasa-jasa) telah mencapai sebesar Rp 40,9 triliun (42,3 persen).

Untuk mencapai target penyaluran KUR sektor produksi tersebut, pemerintah juga mendesain KUR Khusus.

Skema KUR Khusus ditujukan untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

Iskandar merinci KUR Khusus diberikan kepada kelompok dengan menggunakan mekanisme tanggung renteng, termasuk pengusaha pemula yang ikut dalam kelompok, dan dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha. 

" KUR Khusus ini bisa untuk membiayai peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat, pembelian kapal bagi nelayan dan penggemukan ternak rakyat. Plafon KUR Khusus di atas Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta untuk setiap individu anggota kelompok," paparnya.

Tahun lalu, pemerintah telah menyalurkan KUR melalui perbankan mencapai Rp96,7 triliun. Penyaluran KUR tersebut hanya naik 2,4 persen dibanding tahun sebelumnya Rp94,4 triliun.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa