Ini Tiga Catatan Kemendag Soal Revitalisasi Pasar Rakyat

Ilustrasi pasar tradisional
Ilustrasi pasar tradisional (Istimewa)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Kementerian Perdagangan memberikan tiga catatan dalam program pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat , yang menjadi salah satu mandat Presiden Joko Widodo.

Pertama, Kementerian Perdagangan menargetkan pembangunan dan revitalisasi pasar hingga mencapai lebih dari 4.000 unit pasar rakyat di tahun 2018.

baca juga: Andre Rosiade dan 9 Kepala Daerah di Sumbar Tindak Lanjuti Program ke Kementerian Perdagangan RI

Setiap pasar rakyat akan dilengkapi dengan informasi harga komoditas. Selain itu, pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat secara secara fisik akan dilakukan sesuai standar protipe dengan memasukkan unsur budaya lokal.

Dalam program ini, ke depannya Kemendag berencana mengadopsi aplikasi yang digunakan di kota Pontianak.

baca juga: Mendag: Revitalisasi Fase VII Pasar Raya Padang Aspirasi Andre Rosiade

Aplikasi itu memungkinkan masyarakat mengetahui harga komoditas dari berbagai semua pasar di kota Pontianak.

"Penerapan aplikasi tersebut akan menciptakan persaingan positif bagi para pedagang dan akan menguntungkan konsumen," kata Menteri Perdagangan , Enggartiasto Lukita.

baca juga: Wapres Minta Jaga Kebersihan Pasar Raya Pariaman

Kedua, ketersediaan akses untuk memperoleh barang dengan harga murah bagi para pedagang pasar rakyat dan pemilik warung dari ritel modern. Kerja sama saat ini dilakukan oleh Indogrosir dan Alfamart dan ke depannya akan diikuti oleh grosir-grosir lainnya.

"Kerja sama yang telah terjalin antara ritel modern dengan pasar rakyat akan dievaluasi dan ditingkatkan. Dengan dimikian pedagang di pasar rakyat dan warung mendapatkan opsi untuk memperoleh barang dengan harga yang murah," ungkapnya.

baca juga: Minta APBN Ala Pantun oleh Gubernur Sumbar Kepada Wapres Ma'ruf Amin

Ketiga, kemudahan atas akses sumber dana. Kemendag berupaya untuk membuka akses terhadap sumber dana untuk permodalan.

Di sisi lain, Kemendag juga akan menindaklanjuti dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro (microfinancing) dan urun dana untuk permodalan (crowdfunding).

Selain itu, Kmendag juga akan mengadopsi Sistem Informasi Perdagangn Antarpulau (SIPAP) yang dikembangkan Provinsi Jawa Timur. SIPAP akan mencakup komoditas bahan pokok yang tersedia dan yang dibutuhkan di masing-masing daerah.

"Penerapan SIPAP ini dapat memperpendek mata rantai penjualan komoditas," pungkas Enggar.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa