Buru Investasi, Kementerian ESDM Permudah Pekerja Asing Masuk ke Indonesia

Ilustrasi Tenaga Kerja Asing (TKA)
Ilustrasi Tenaga Kerja Asing (TKA) (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) mempermudah regulasi masuknya tenaga kerja asing (TKA) untuk masuk ke Indonesia.

Kemudahan regulasi tersebut ditandai dengan pencabutan Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Indonesia Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

baca juga: Masukan RUU Energi Terbarukan, Dodi Reza: Daerah Produsen Perlu Dapat Insentif

Pencabutan peraturan tersebut dilakukan untuk mendukung masuknya investasi di sektor ESDM ke tanah air.

Namun begitu, Direktur Pembinaan Usaha Migas Budiyantono mengatakan, setiap TKA takkan mudah masuk begitu saja, melainkan tetap melalui proses seleksi dari Kementerian Tenaga Kerja .

baca juga: Kurangi Pengangguran, DPR: Percepat Bangun Sistem Informasi Pasar Kerja

"Tetap ada prosedur di Kemenaker. Kemenaker akan evaluasi karena yang dikeluhkan oleh TKA adalah prosedur yang ruwet," katanya.

Menurutnya, seleksi di Kemenaker tersebut berupa penyaringan kompetensi, dan semua pekerja asing yang masuk akan diberikan pendampingan oleh Kementerian ESDM dan Kemenaker.

baca juga: Kementerian ESDM Komunikasikan Aksi Mitigasi Bencana Lewat "Ngaboba"

"Kalau ada TKA masuk Indonesia, kami kasih waktu sekian lama dua tahun atau empat tahun kita dampingi dan asing nanti kita kembalikan, dan nanti tugas itu harus diemban orang Indonesia," sebut Budi.

Di sisi lain, meski regulasi dipermudah, namun pemerintah tetap memprioritaskan tenaga kerja Indonesia di bidang ESDM .

baca juga: Punya Rencana Pasang PLTS Atap? Cari Informasi Lengkapnya di e-SMART

Sebagai informasi, pencabutan Peraturan Menteri ESDM Nomor 31/2013 merupakan satu dari 11 peraturan migas yang dicabut oleh Kementerian ESDM .

Pencabutan aturan dilatarbelakani oleh beberapa hal seperti penyederhaan prosedur dan birokrasi, sudah diatur peraturan yang baru, maupun aturan tidak lagi relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(*)

Sumber: CNN Indonesia

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa