Aturan Baru BI: Bank Bisa Tentukan Sendiri Besaran DP KPR

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru dimana bank sentral tersebut membebaskan penerapan down payment atau uang muka dalam Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ).

Aturan baru ini disebut untuk mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi.

baca juga: Bayar Utang, Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi 137,1 Miliar Dolar AS

Dalam aturan tersebut, masyarakat yang ingin membeli rumah pertama melalui KPR perbankan, mulai 1 Agustus nanti, jumlah DP-nya tidak lagi 10 persen dari harga rumah.

Kebijakan yang disebut dengan ketentuan Loan to Value (LTV) tersebut menjelaskan bahwa Bank Indonesia memberikan kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur sendiri jumlah DP atau uang muka.

baca juga: Walikota Payakumbuh Lakukan Penandatanganan TP2DD Bersama Perwakilan BI Sumbar

Penetapan jumlah DP itu sendiri tentu sesuai dengan analisa bank terhadap debiturnya dan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank.

Pada ketentuan LTV sebelumnya, pengaturan fasilitas kredit /pembiayaan pertama untuk rumah tapak ≤70m², rumah susun ≤21m², dan rukan/ruko telah diserahkan kepada masing-masing bank.

baca juga: Pemulihan Ekonomi Nasional, DPR: BI Perlu Siapkan Data Akurat UMKM

Sedangkan pada kebijakan pelonggaran LTV 2018 ini, tipe rumah yang pengaturannya juga diserahkan kepada bank diperluas pada tipe rumah tapak dan rumah susun >70m² serta rumah susun tipe 22-70m².

Dalam menetapkan besaran LTV kepada debiturnya tersebut, bank harus memperhatikan pula aspek prudensial dalam penerapannya, sehingga hanya bank yang memiliki NPL total kredit net < 5% dan NPL KPR gross <5% yang dapat memanfaatkan pelonggaran ini.

baca juga: Ingin Buat Uang Digital, Pemerintah Indonesia Diminta Pertimbangkan Untuk Mengadopsi Sistem Blockchain

Sejak awal penerbitan ketentuan, kebijakan LTV Bank Indonesia telah mengecualikan program perumahan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan kebijakan pelonggaran LTV saat ini, pengaturan DP yang menjadi kewenangan masing-masing bank tidak hanya untuk rumah tapak ≤70m², rusun ≤21m², dan ruko/rukan, namun juga untuk semua tipe rumah tapak, rusun, ruko/rukan.(*)

Sumber: Bank Indonesia

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa