Keuangan Syariah Punya Potensi Bagus Genjot Ekonomi Nasional

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Kementerian Keuangan menilai, keuangan syariah saat ini memiliki potensi yang cukup bagus untuk menggenjot perekonomian nasional. Hal ini juga bisa menunjang kebijakan pemerintah dalam menjaga momentum mencapai kesejahteraan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, dalam dua dekade terakhir, potensi sumber kontribusi keuangan syariah terdapat dalam dua aspek utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, serta stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik.

baca juga: Pemerintah Kantongi Pendapatan Lelang 2020 Rp 26,1 Triliun

Ia mencontohkan, prinsip bagi hasil dan risiko dalam keuangan syariah yang dipandang sangat sesuai dengan pembiayaan sektor riil terutama UKM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.

"Sedangkan prinsip bagi hasil dan risiko serta asset-based financing akan mendorong manajemen risiko yang lebih baik serta menghindari terjadinya credit booms," katanya dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan .

baca juga: Ungguli Jeff Bezos, Ini Orang Terkaya di Dunia

Sampai dengan April 2018, total aset perbankan syariah mencapai Rp435 triliun atau 5,79 persen dari total aset industri perbankan nasional. Sementara itu, aset industri asuransi syariah mencapai Rp42 triliun atau 5,89 persen dari total asset asuransi nasional.

Pada periode yang sama, nilai kapitalisasi saham yang tergolong efek syariah tercatat sebesar Rp3.428 triliun, atau 52,5 persen dari total kapitalisasi saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

baca juga: Defisit APBN Capai Rp956,3 Triliun, Sri Mulyani: Lebih Baik dari yang Diperkirakan

Sementara itu, nilai outstanding Sukuk Negara mencapai Rp600 trilliun atau 17 persen dibanding total outstanding Surat Berharga Negara (SBN).

Di samping sektor keuangan komersial syariah , sektor keuangan sosial syariah seperti zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF) memiliki potensi yang juga besar dalam membantu mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan serta mengatasi ketimpangan di masyarakat.

baca juga: Dolar AS Ambles ke Level Terendahnya, Harga Emas Dunia Bersinar

"Zakat dan infaq berperan penting dalam menyediakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan, mendorong berputarnya roda perekonomian, serta mendorong pemanfaatan dana idle untuk digunakan secara produktif," jelas Mardiasmo.

Sedangkan wakaf mampu mendukung pembangunan nasional melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan investasi dan kesejahteraan di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial.

Selain itu, kata dia, wakaf juga dapat membantu masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan untuk terhindar dari jeratan rentenir melalui sebuah lembaga bentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberi nama Bank Wakaf Mikro.

Data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp217 triliun per tahun. Namun, saat ini yang terkumpul baru sekitar 0,2 persen atau Rp6 triliun pertahun.

Begitu pula halnya dengan wakaf, dimana berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), hingga Maret 2016 luas tanah wakaf mencapai 4,36 miliar meter persegi yang tersebar di 435.768 lokasi.

Menurut Mardiasmo, tanah tersebut dapat dikembangkan secara lebih produktif. Selain itu, terdapat potensi wakaf uang berkisar Rp2-3 triliun pertahun.

"Jika potensi ini dapat dioptimalkan, maka keuangan sosial syariah ini akan sangat membantu dalam mengakselerasi tujuan dan cita-cita pembangunan nasional melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan," tutur Mardiasmo.

Secara lebih luas, sistem keuangan syariah juga mencakup sektor industri halal (ekonomi riil) yang saat ini cukup gencar dikembangkan.

Hal ini mengingat Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar kebutuhan halal yang mencakup makanan, fashion, kosmetik, farmasi, dan pariwisata syariah .

Bank Indonesia mengungkapkan bahwa pada tahun 2015, jumlah kebutuhan halal mencapai sekitar Rp3.000 triliun, dimana sekitar 70 persennya dikontribusikan oleh makanan halal.

Untuk itu, Pemerintah berencana mengembangkan suatu rantai pasok halal (halal supply chain) yang merupakan jejaring aktivitas ekonomi halal yang dapat memenuhi produksi, pemasaran, hingga berbagai kebutuhan dasar produk dan jasa halal.

Dengan demikian, diharapkan kebutuhan halal di dalam negeri bisa dipenuhi oleh pelaku ekonomi syariah tanah air, sehingga Indonesia bisa benar-benar menjadi pusat ekonomi syariah dan penggerak roda perekonomian, tidak hanya sekedar sebagai pangsa pasar yang besar.

Pesantren yang saat ini berjumlah lebih dari 28.000 dengan santri lebih dari empat juta diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi pesantren sangatlah penting.

Menurut survei Bank Indonesia, sumber dana pesantren sebagian besar masih mengandalkan iuran dari santri, sementara kontribusi dari unit usaha atau aktivitas ekonomi baru sekitar 12 persen.

"Ke depan, pesantren diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, namun juga menjadi pusat pengembangan ekonomi umat," pungkasnya kemudian.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa