Direvisi, Undang-Undang PNBP Punya 6 Tugas Baru

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah merevisi Undang-Undang soal Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ). Ada beberapa pokok dalam UU tersebut yang disempurnakan.

Namun dengan perubahan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap agar revisi UU Nomor 20 tahun 1997 tersebut bisa mengatasi perbaikan tata kelola dan mengoptimalkan pendapatan negara agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

baca juga: Ini Langkah Kemenkeu Untuk Mitigasi Risiko Keuangan Negara di Tengah Pandemi Covid-19

Undang-Undang yang telah direvisi ini, DPR menyempurnakan 6 pokok baru dalam tugas pengelolaan uang negara yang diterima dari bukan pajak. Sehingga PNBP tidak hanya sekedar menerima pendapatan saja tapi ada earn return yang mengarah pada pelayanan, tata kelola dan akuntabilitas.

Secara rinci, terdapat enam pokok penyempurnaan dalam UU PNBP yang baru. Pertama, penyempurnaan definisi dan ruang lingkup PNBP . Hal ini sekaligus untuk memperjelas perbedaan PNBP dengan pajak dan pungutan atau retribusi daerah.

baca juga: Anggaran Kemenkeu Tahun 2021 Rp 43,3 Triliun

Kedua, penyempurnaan pengelompokan objek PNBP menjadi enam klaster, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Pengklasteran ini digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP guna mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing objek PNBP , prinsip keadilan, dan menjaga kualitas layanan pada masyarakat.

baca juga: ASN Dapat Bantuan Kuota dari Pemerintah, Begini Skemanya

Ketiga, penyempuranaan mengenai pengaturan tarif PNBP . Pengaturan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan, termasuk pengaturan kebijakan pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah atau 0% untuk kondisi tertentu.

Pengawasan akan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka pengelolaan PNBP .

baca juga: Sri Mulyani Diminta Tagih Piutang Pajak ke Perusahaan

Kebijakan tersebut antara lain ditujukan untuk masyarakat tidak mampu, pelajar/mahasiswa, penyelenggaraan kegiatan sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.

Di samping itu, penetapan jenis dan tarif PNBP memungkinkan dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan, khususnya untuk tarif atas layanan PNBP yang bersifat dinamis untuk menjaga kualitas pelayanan dan percepatan penyesuaian terhadap nilai wajar dan harga pasar.

Keempat, penyempuraan ketentuan mengenai penggunaan dana PNBP oleh instansi pengelola PNBP untuk unit-unit di lingkungan kerja dalam rangka peningkatan layanan.

Kelima, penyempuranaan ketentuan mengenai pemeriksaan PNBP ; keberatan; keringanan berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan pembebasan; dan pengembalian PNBP .

Sementara itu, ketentuan pidana berlaku bagi Wajib Bayar yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP terutang yang tidak benar. Bentuk pidananya yaitu denda empat kali jumlah PNBP terutang dan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun.

Keenam, ketentuan peralihan ke UU PNBP baru. Penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Bayar yang belum diselesaikan, diberikan jangka waktu paling lambat enam bulan sejak UU PNBP baru mulai berlaku untuk diselesaikan berdasarkan UU PNBP yang lama.(*)

Sumber: Kementerian Keuangan

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa