Pengemudi Truk Minta Pemerintah Segera Wujudkan Jalan Tol Padang-Bukittinggi

Badan jalan Sumbar-Riau amblas pada November 2014 lalu akibat tingginya curah hujan yang terjadi di daerah itu.
Badan jalan Sumbar-Riau amblas pada November 2014 lalu akibat tingginya curah hujan yang terjadi di daerah itu. (Net)

KLIKPOSITIF -- Pengemudi truk di Sumbar berharap agar pemerintah segera mewujudkan pembagunan jalan tol Padang-Bukittinggi, sehingga lalulintas kendaraan bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan seperti longsor. 

Hal ini diungkapkan oleh salah seorang sopir truk bernama Eri Sumarta yang mengaku, sering mengantarkan barang keliling Sumatera dan Pulau Jawa. Warga Bandar Buat ini juga menyebut sangat banyak dampak positif jika jalan tol ada Sumbar.

baca juga: Percepat Pembangunan Tol Trans-Sumatera, Pemerintah Masih Butuh Tambahan Pendanaan Rp386,76 Triliun

Selain membuat lalu lintas kendaraan lancar, jalan tol tersebut juga membuat perekonomian dan pembangunan di Sumbar meningkat. "Saat ini perekonomian dan pembangunan di Sumbar telah tertinggal jauh dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera seperti Sumut, Riau dan Sumsel," katanya kepada KLIKPOSITIF , Kamis, 16 Juni 2016. 

Menurutnya, penyebab perekonomian dan pembangunan di Sumbar tertinggal dibandingkan daerah lain, karena akses jalan di Sumbar sangat buruk dan berliku-liku, sehingga membuat biaya transportasi barang di Sumbar mahal dibandingkan daerah lainnya.

baca juga: Jokowi: Akhir 2019, Lebih Banyak Lagi Infrastruktur yang Bisa Dimanfaatkan

"Buruknya kondisi jalan juga membuat daya beli masyarakat menurun karena harga barang di pasaran juga naik akibat tingginya biaya transportasi barang," ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan pengudi truk lainnya bernama Anton. Sopir truk PT Delima Tri Saksi itu menyebut bahwa tingginya biaya transportasi barang ke Sumbar juga disebabkan karena banyak uang tak terduga yang dikeluarkan pengemudi truk saat mendistribusikan barang.

baca juga: Hari Ini, Jokowi Resmikan Tol Trans Sumatera

"Uang tak terduga itu seperti kerusakan truk, ban bocor serta pecah dan lain sebagainya," ujar Anton. Ia pun juga membeberkan sejumlah jalan rawan macet dan longsor di Sumbar. Untuk rawan macet, kata dia, adalah jalan Padang-Bukittinggi. 

Kemudian rawan longsor, yaitu Jalan Padang-Bengkulu via Pesisir Selatan. "Kalau jalan yang di Pesisir Selatan itu saya selalu was-was, karena kondisi jalannya sangat rawan longsor dan berbelok-belo,"  beber Anton seraya berharap agar pemerintah, segera memperbaiki insfrastruktur jalan di Sumbar.

baca juga: Pemerintah Targetkan Fungsional Ruas Tol Trans Sumatera Saat Lebaran

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit membeberkan bahwa jalan tol Padang-Bukittinggi masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan masuk ke dalam Rencana Strategi Dinas PU Sumbar, seperti jalan stratgeis nasional dan jalan provinsi.

Kendati demikian, kata dia, pembangunan jalan tol tersebut tentu butuh investor. "Saat ini Pemprov Sumbar sudah melobi sejumlah investor. Namun di samping menunggu siapa investor yang akan membangun jalan tol Padang-Bukittinggi, maka dalam dua tahun ke depan kami di Pemprov Sumbar akan fokus untuk menuntaskan persoalan pembebasan lahan yang dilalui jalan tol," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Prasjaltarkim Sumbar, Suprapto mengatakan, jalan tol Padang-Bukittinggi itu bukan semata-mata untuk jalan yang menghubungkan Padang dengan Bukittinggi, tapi sampai ke perbatasan Riau, karena jalan tol Padang-Bukittinggi merupakan bagian dari jalan Trans Sumatera .

"Rute jalan tol Padang-Bukittinggi itu dari Padang-Sicincin-Padangpanjang lalu ke Bukittinggi. Setelah itu lanjut ke Payakumbuh hingga perbatasan Riau. Untuk di Pasar Koto Baru yang nantinya juga akan dilalui jalan tol, saat ini kami sedang mencari solusinya, apakah pasar itu akan direlokasi atau perlu dibangun flyover," katanya.

Suprapto juga menyebutkan, selain masuk ke dalam RPJMD 2016-2021, pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi itu juga sudah masuk ke dalam RPJM Nasional, namun tidak dituliskan secara langsung. Sebab, membutuhkan dana yang cukup besar dan pembiayaannya dari pusat lewat investor.

"Menurut saya, untuk 1 kilometer saja akan menghabiskan uang sekitar Rp50 miliar, apalagi panjangnya mencapai 180 kilometer, sehingga menghabiskan anggaran sekitar Rp9,15 triliun," terangnya.

[M.Noli Hendra]

Penulis: Riki