Untuk Jadi Negara Maju, Indonesia Butuh 4 Juta Wirausaha Baru

Ilustrasi kegiatan wirausaha bordir
Ilustrasi kegiatan wirausaha bordir (KLIKPOSITIF/Ocky Anugrah Mahesa)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Kementerian Perindustrian menilai, Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi.

Sebab, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk.

baca juga: Puluhan Pelaku Usaha di Pasaman Dibekali Ilmu Manajemen Kewirausahaan

"Maka itu, agar Indonesia menjadi negara maju, pemerintah terus memacu pertumbuhan wirausaha termasuk industri kecil dan menengah (IKM), sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di era digital," katanya.

Meskipun rasio wirausaha di Indonesia sudah melampaui standar internasional, sebut dia, yakni sebesar 2 persen, Indonesa perlu menggenjot lagi untuk mengejar capaian negara tetangga.

baca juga: Kemenperin Dorong Investasi Baterai Mobil Listrik

Misalnya, ia menyontohkan, Singapura saat ini sudah mencapai angka 7 persen, sedangkan Malaysia berada di level 5 persen.

Apabila dihitung dengan populasi penduduk Indonesia sekitar 260 juta jiwa, jumlah wirausaha nasional mencapai 8,06 juta jiwa.

baca juga: Sudah Dua Bulan Disahkan, Aturan Blokir IMEI Ponsel BM Masih Belum Berjalan

Airlangga menjelaskan, dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, pihaknya telah menggagas platform e-commerce bertajuk e-Smart IKM.

Hal tersebut adalah sebagai salah satu upaya strategis pemerintah guna membangun sistem database IKM yang diintegrasikan melalui beberapa marketplace yang sudah ada di Indonesia.

baca juga: Bantu Brand Lokal, Kemenperin Usung Tagar #LebaranUntukSemua

"Revolusi industri 4.0 memang sesuatu tantangan yang harus kita persiapkan dengan matang, misalnya melalui program pengembangan IKM berbasis digital," ungkapnya. 

Diketahui, sejak diluncurkan pada Januari 2017, peserta yang telah mengikuti e-Smart IKM lebih dari 4.000 pelaku usaha dengan total omzet sudah mencapai Rp1,3 miliar.

Di samping itu kata dia, pemerintah juga menggulirkan program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).

Program itu merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

“Laku Pandai juga salah satu platform digital untuk jualan tanpa barang kelihatan, seperti voucher pulsa telepon atau listrik. Ini bisa menambah profit pelaku usaha kita," imbuhnya.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa