Selalu Defisit, Sri Mulyani Minta Sistem dan Pelayanan BPJS Kesehatan Diaudit

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (Kemenkeu)

NASIONAL, KLIKPOSITIF -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit sistem dan pelayanan BPJS Kesehatan.

Hal itu dilakukan karena memperhatikan sejak didirikan tahun 2014, BPJS kesehatan selalu mengalami defisit anggaran setiap tahunnya.

baca juga: Menkeu Tak Buka Lowongan CPNS Hingga 2024

"Kami di Kementerian Keuangan sebetulnya ada di posisi hilirnya karena hulunya persoalan policy, administrasi dan pelaksanaan dari program jaminan kesehatan nasional ini yang kemudian memiliki implikasi biaya yang tidak bisa ditutup BPJS ," katanya dikutip dari laman resmi Kemenkeu .

Maka, tahun 2018 ini, sebut dia, pemerintah telah menyuntikkan Rp4,99 triliun bantuan karena memang Pemerintah sebagai lender of the last resort-nya BPJS setelah mendapat reviu dari BPKP.

baca juga: Wirfha Tanjung, Setahun Hanya Bisa Berbaring di Ranjang Berjuang Melawan Penyakit Hingga Anak Putus Sekolah

Dari hasil reviu BPKP tahap 1 terdapat beberapa permasalahan dari dimensi fundamental, kebijakan, investasi di dalam sistem dan administrasi.

Misalnya, permasalahan dari sisi internal BPJS seperti manajemen, efisiensi dana operasi dan sistem BPJS .

baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai Hari Ini, Berikut Rinciannya

Dari sisi eksternal, ditengarai terdapat permasalahan hubungan BPJS dengan 2.400 rumah sakit. Misalnya dari sistem klaim dan proses verifikasi serta iuran kepesertaan di penerima bantuan iuran (PBI) dan Non PBI.

Selanjutnya, Kemenkeu kembali meminta BPKP untuk melakukan audit terhadap sistem dan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ).

baca juga: BPjamsostek KCP Padang Pariaman Berikan Bantuan Penanganan COVID-19 untuk Pemko Pariaman

"Kami akan meminta BPKP melakukan audit sistem dan pelayanan dari BPJS kesehatan. Dari internal BPJS sendiri (akan dilakukan audit) mengenai management claim, proses verifikasi dari klaim dan bagaimana mereka ( BPJS ) bisa memverifikasi ada atau tidaknya moral hazard," jelas dia.

Lebih lanjut, ia meminta BPKP untuk mengaudit juga 2.400 rumah sakit di seluruh Indonesia untuk memahami tata kelola yang dilakukan rumah sakit selama ini.
Diharapkan preliminary audit sudah bisa dilaporkan BPKP kepada Menkeu pertengahan Januari 2019.

"Saya minta (BPKP) audit keseluruhan termasuk ke 2.400 rumah sakit di seluruh Indonesia. Karena saya ingin tahu sebetulnya rumah sakit itu seperti apa tata kelolanya termasuk bagaimana mengelola tagihan-tagihannya," pungkas Sri Mulyani .(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa