Catat! Artis Wajib Punya Bukti Potongan Pajak Tiap Usai Manggung

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak ) Kementerian Keuangan meminta para kalangan artis memperhatikan pembayaran pajak penghasilan (PPh). Terutama pada saat setelah tampil atau manggung di suatu tempat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama mengatakan, para artis harus meminta bukti potongan pajak PPh 21 dari pihak penyelenggara.

baca juga: Kebijakan Baru Pemerintah, Beli Innova Hingga Fortuner Mendapat Diskon PPnBM

Karena, bukti potonga‎n tersebut nantinya sebagai bukti untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT ) pajak.

"‎Ketika dia (artis) manggung dan dipotong bayarannya oleh penyelenggara itu minta bukti potong. Ini yang sering mereka lakukan enggak meminta. Bukti potong itu berguna untuk mengisi SPT, harus dimasukkan. Kalau enggak punya kan bayar lagi‎," katanya dikutip dari Suara.com-jaringan KLIKPOSITIF .

baca juga: DJP Sumbar dan Jambi Gelar Bimtek Sensus Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

Selain itu, tutur Hestu, pihaknya meminta para artis mempunyai pembukuan bayaran yang didapatkan ‎setelah tampil atau manggung. "‎Sehingga ketika dilaporkan semua penghasilan tercover," ujarnya.

‎Hestu menambahkan, setiap kali tampil para artis akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

baca juga: Wamenkeu: Vaksinasi dan Insentif Perpajakan Jumpstart Ekonomi 2021

Dalam PPh 21 disebutkan para artis termasuk dalam kategori wajib pajak bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa.

Adapun tarif yang dikenakan para artis dalam PPh 21 diantaranya, wajib pajak (WP) dengan penghasilan tahunan Rp50 juta pajaknya sebesar 5 persen, W‎P dengan penghasilan tahunan Rp50 juta-Rp250 juta dikenakan pajak 15 persen.

baca juga: Ini Syarat Diskon Pajak Barang Mewah untuk Kendaraan Bermotor

Kemudian, WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp250 juta-Rp500 juta ‎dikenakan pajak 25 persen, WP dengan penghasilan di atas Rp500 juta dikenakan pajak 30 persen. Sedangkan, untuk WP yang tidak memilik NPWP maka dikenai tarif 20 persen lebih dari WP yang memiliki NPWP.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa