Pemerintah Ingin Jadikan Natuna Kota Perikanan

Menko Kemaritiman memberikan keterangan  usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (29/6)
Menko Kemaritiman memberikan keterangan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (29/6) (http://setkab.go.id/)

KLIKPOSITIF - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menyampaikan bahwa laut Natuna adalah wilayah Indonesia. “Keberadaan dan integritas wilayah Indonesia di Kepulauan Natuna dan sekitarnya itu diakui oleh PBB, oleh UNCLOS, dan kita tidak ada tawar-menawar soal itu,” ujar Rizal usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden Rabu (29/6).

Dilansir dari laman setkab, untuk menegakkan integritas dan kedaulatan wilayah di kawasan Natuna maka Pemerintah akan ambil sejumlah langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat di kepulauan itu.

baca juga: Dorongan Agar Susi Jadi Menteri KKP Lagi Semakin Kencang, Analis: Masuk Akal

“Yang pertama kita mesti percepat pengembangan sektor perikanan di Kepulauan Natuna. Selama ini kapasitas tangkap hanya 9% dari total potensi ikan tangkap di wilayah Natuna. Jadi ikannya banyak sekali, tapi kapasitas tangkap kita hanya 9%. Di masa lalu kebanyakan kapal-kapal asing yang masuk, yang nyolong di situ,” tambah Rizal.

Menurutnya, kapasitas tangkap ikan di Natuna harus ditingkatkan dengan membebaskan pihak asing yang mencuri ikan di kawasan itu.

baca juga: Nelayan Sebut Selama Ini Banyak Bantuan Tidak Sesuai Kebutuhan, Nasrul Abit Beri Respon Ini

“Caranya adalah mempercepat, sekarang di lapangan masih ada masalah kapal-kapal ikan nasional kita kesulitan perizinan, karena ada dua departemen yang terkait, KKP dan Departemen Perhubungan. Perhubungan membuat grosse akta-nya, kayak sertifikatnya, KKP memberikan izin. Presiden meminta agar dua-duanya diintegrasikan agar secepat mungkin kapal-kapal yang di atas 30 DWT bisa diarahkan ke Natuna,” jelas Menko Kemaritiman.

Hal kedua, lanjut Rizal, juga meminta kepada Menteri KKP, karena di laut utara Jawa banyak sekali nelayan -nelayan tradisional yang punya kapal penangkap ikan di atas 30 DWT seperti di Jepara, pantai utara, supaya diberikan izin tangkap di Natuna.

baca juga: Andre Rosiade Jemput Aspirasi Nelayan Pasie Nan Tigo untum Disampaikan ke Menteri KP

”Selama ini mereka enggak pernah diberikan izin tangkap di Natuna karena dikasih sama kapal-kapal berbendera asing atau pura-pura bendera Indonesia sebetulnya milik asing. Tadi kami minta agar supaya Menteri KKP memberikan izin nelayan -nelayan tradisional yang punya kapal di atas 30 ton itu bisa mencapai jarak jangkau 120 mil, diberikan izin untuk menangkap ikan di Kepulauan Natuna,” tambah Rizal.

Selain itu, ia juga meminta Menteri BUMN untuk memfasilitasi perusahaan perikanan nasional dan lokal agar supaya difasilitasi bantuan modal kerja lewat bank-bank BUMN, dan diberikan kesempatan untuk investasi supaya kapasitas tangkap makin besar.

baca juga: Nelayan Yang Hilang di Mentawai Ditemukan Meninggal Dunia

“Jadi kami ingin menegaskan kembali strateginya. Kita tidak mau kembali ke rezim lama, di mana kapal-kapal asing pura-pura saja pakai bendera Indonesia, nangkep. Tapi kita ingin armada penangkapan ikan nasional dan lokal diberikan kesempatan untuk menangkap di situ, izin, diberikan kesempatan difasilitasi kredit, difasilitasi investasinya, supaya kapasitas tangkap yang hanya sekarang 9% bisa ditingkatkan dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Penulis: Fitria Marlina