Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN-P 2016 Turun Rp18,9 Triliun

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro (http://www.kemenkeu.go.id/)

KLIKPOSITIF - Anggaran belanja pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) 2016 ditetapkan sebesar Rp1.306,7 triliun. Anggaran itu turun Rp18,9 triliun jika dibandingkan dalam APBN 2016 yang sebesar Rp1.325,6 triliun.

Dilansir dari laman kemenkeu, dari jumlah tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) mengalami penurunan dari Rp784,1 dalam APBN 2016 menjadi Rp767,8 triliun dalam APBN-P 2016. Sementara itu, belanja non-K/L turun dari Rp541,4 dalam APBN 2016 menjadi Rp538,9 triliun dalam APBN-P 2016.

baca juga: Miliki Harga Jual Jutaan Rupiah per Kilogram, Begini Tips Tanam Emas Hijau di Rumah

“Untuk belanja K/L turun Rp16,3 triliun, belanja non-K/L turun Rp2,5 triliun,” jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam konferensi pers terkait APBN-P 2016 dan Tax Amnesty pada Rabu (29/06).

Penurunan pada belanja K/L ini sejalan dengan langkah penghematan anggaran belanja pemerintah, khususnya untuk belanja operasional dan belanja kurang produktif.

baca juga: Penataan dan Pengembangan Pasar Jadi Prioritas, Pemko Padang Panjang Tertibkan PKL

"Belanja K/L mengalami penurunan terutama karena kebijakan penghematan atau pemotongan belanja operasional, tapi di satu sisi ada kebutuhan mendesak, maka ada juga tambahan anggaran mendesak,” ungkap Menkeu.

Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong agar belanja subsidi dapat lebih tepat sasaran (well targeted). Hal ini salah satunya ditandai dengan penurunan pada belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan pada subsidi listrik. “Subsidi BBM turun Rp20 triliun, subsidi listrik naik Rp12,3 triliun,” jelasnya.

baca juga: Produksi Berkurang, Harga TBS Sawit Melejit di Padang Pariaman

Penulis: Fitria Marlina