Pemerintah Bikin PLUT, Rumah Bagi UMKM

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF/Ocky Anugrah Mahesa)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM membuat PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah).

Lembaga ini dinilai bisa menjadi rumah besar bagi para pelaku KUMKM dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.

baca juga: 10 Kementerian dan Lembaga Negara Tandatangani MoU, Percepat Fasilitasi Sertifikasi Halal Pelaku UMK

"Untuk mewujudkannya, kita tak bisa hanya duduk berpangku tangan, tapi kita harus bekerja keras dan bekerja cerdas," kata Sesmenkop dan UKM, Meliadi Sembiring seperti dikutip dari Suara.com-jaringan KLIKPOSITIF .

Meliadi menegaskan, kerja keras itu diperlukan. Hal ini mengingat tantangan yang dihadapi PLUT KUMKM beserta para konsultan pendamping juga akan sangat besar, terutama struktur pelaku usaha di Indonesia yang dicirikan oleh dua persoalan besar.

baca juga: Bangkitkan UMKM di Tengah Pandemi, Pertamina Gulirkan Program Kemitraan Pinky Movement

Kedua persoalan itu adalah, pertama, masih terjadi kesenjangan yang amat lebar pelaku usaha berskala besar, menengah kecil dan mikro.

Usaha besar dengan omset rata rata Rp705,6 miliar per tahun, jumlahnya hanya mencapai 0,01 persen. Usaha menengah dengan omset rata-rata Rp23,7 miliar per tahun dengan pelaku usaha setara 0,09 persen.

baca juga: UMKM Menjerit, Airlangga Beberkan Langkah Penyelamatan Imbas Corona

Berikutnya usaha kecil dengan omset rata rata Rp 1,34 miliar per tahun yang jumlah pelaku usaha 1,1 persen. Dan terakhir usaha mikro dengan omset hanya Rp 68 juta per tahun yang mendominasi komposisi pelaku usaha nasional sebanyak 98,8 persen.

Kedua, persoalan lemahnya keterkaitan usaha di antara pelaku usaha dimana kemitraan usaha yang sehat sebagaimana pesan UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM , belum berkembang.

baca juga: Jadi UMKM Binaan Semen Padang, Rumah Dendeng Siti Nurbaya Food Chatering Raup Pendapatan Rp250 Juta Perbulan

"Persoalan kesenjangan struktur ekonomi inilah yang menjadi salah satu dasar dalam menyusun pemberdayaan UMKM dengan mendorong dan menfasilitasi bagaimana agar usaha mikro khususnya dapat cepat berkembang dan naik kelas," kata Meliadi.

Meliadi menilai, dalam perjalanannya PLUT KUMKM masih memghadapi berbagai kendala khususnya untuk mampu bekerja secara profesional dan berkesinambungan dalam upaya mempercepat terwujudnya UKM naik kelas.

"Karena itu, kebijakan dan program pengembangan PLUT KUMKM ke depan masih perlu ditinjau untuk direvitalisasi, baik dalam rangka memperkuat kebijakan aspek legalnya, pengembangan program layanannya maupun peningkatan profesionalisme kompetensinya," katanya.

Sementara Eviyanti Nasution, Asdep Pendampingan Usaha Deputi Restrukturisasi Usaha, mengatakan, dalam rentang 2013-2018 sudah berdiri 61 PLUT KUMKM di 26 provinsi dan 35 kabupaten/kota, dan didukung oleh 330 tenaga konsultan. Pada 2019, jumlah konsultan akan ditambah 20 sehingga total menjadi 350 orang konsultan.

"Forum koordinasi dan evaluasi PLUT KUMKM ini bertujuan untuk merumuskan program kerja 2019 sekaligus menggalang komitmen menciptakan PLUT mandiri dan profesional," kata Eviyanti.

Eviyanti menambahkan dalam forum kali ini, pihaknya juga menghadirkan Arend Knol, tenaga ahli dari PUM Belanda -sebuah LSM yang concern pada pengembangan UMKM -, untuk berbagi pengalaman.

"Mr Arend sudah mengunjungi sejumlah PLUT KUMKM diantarnya di Batu, Malang dan Tasikmalaya dan rencananya juga akan ke PLUT Banten. Dari kunjungannya itu, Mr Arend bisa menangkap apa yang menjadi persoalan PLUT di daerah terkait pengembangan UMKM ," tambah Eviyanti.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa