Realisasi KUR Pertanian di Sumbar Masih Rendah, Ini Kendalanya

Sawah di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumbar
Sawah di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumbar (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumatera Barat Syafrizal mengatakan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian provinsi itu cukup rendah.

Hal ini disebakannya ada sejumlah pengajuan KUR yang ditolak pihak perbankan.

baca juga: Dinas Pertanian: Ratusan Hektare Sawah di Padang Terancam Serangan Hama

"Pengajuan yang ditolak bahkan jumlahnya nyaris 50 persen dari yang terealisasi yaitu Rp630.000.000," katanya, Senin, 28 September 2020.

Penyebab adanya pengajuan pinjaman yang ditolak, karena petani masih enggan dalam memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh perbankan.

baca juga: Gubernur Sumbar Optimis Perda AKB Mampu Ubah Perilaku Masyarakat

Meski di satu sisi ada petani yang enggan untuk memenuhi persyaratan dari pihak perbankan. Tapi keraguan juga ada datang dari pihak perbankan dalam memfasilitasi petani mengakses dana KUR.

Hal ini dikarenakan banyak daftar hitam/BI checking dan resiko yang tinggi serta tidak adanya agunan yang mampu disediakan oleh petani menjadi kendala dalam pencairan dana KUR di lapangan

baca juga: Hobi Bercocok Tanam? Koleksi Tanaman Hias Paling Dicari Ini

"Padahal sebagian petani sudah mengetahui adanya program KUR yang disalurkan perbankan dengan bunga rendah akan tetapi sebagian besar belum bisa mengakses dana tersebut," sebut dia.

Dia menjelaskan, di tahun 2020 target pemerintah menyediakan dana subsidi bunga sebesar Rp190 triliun untuk program KUR. Januari-Agustus 2020 ini total dana KUR yang terealisasi di Sumbar Rp6.638.000.000. Jumlah ini terbilang masih sedikit karena masih sedikit mengingat kini telah melewati semester I.

baca juga: Irwan Prayitno Optimis Ekonomi Syariah di Sumbar Tumbuh Bagus

Dana KUR untuk sektor pertanian ini melihat dari sisi pengajuan yang masuk cukup besar yakni total dari petani di kabupaten dan kota di Sumbar mencapai Rp13.931.500.000.

"KUR ini upaya mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian . Alokasi program KUR tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil khususnya di sektor pertanian ," ujarnya.

Dilanjutkannya, saat ini Kementerian Pertanian menargetkan penyaluran KUR sektor pertanian sebesar Rp50 triliun dengan rincian Tanaman Pangan Rp14,23 triliun, sektor Hortikultura Rp6,39 triliun, sektor Perkebunan Rp20,37 triliun dan Peternakan Rp9,01 triliun.

Untuk itu pihaknya bersama kabupaten dan kota memberi pendampingan kepada petani yang berkeinginan untuk mengakses sumber sumber permodalan/pembiayaan pertanian melalui Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) pada 13 kabupaten dan kota

13 daerah itu yakni Kabupaten Limapuluh Kota, Agam, Padang Pariaman, Solok, Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Padang, Pariaman, Payakumbuh, Kabupaten Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Kabupaten Sijunjung.

"FPPS di Sumbar baru dimulai akhir Juni atau awal Juli 2020 karena adanya wabah COVID-19 sehingga cukup mengganggu situasi di lapangan," tukasnya. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir