Triwulan II 2021, Realisasi APBN di Sumbar dari Sisi Pendapatan Negara Capai 3,34 T

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Sumbar Heru Pudyo Nugroho
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Sumbar Heru Pudyo Nugroho (Klikpositif/Haikal)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Sumbar Heru Pudyo Nugroho mengatakan, realisasi APBN dari sisi pendapatan negara pada triwulan kedua tahun 2021 di Sumbar mencapai Rp 3,34 triliun. Tumbuh sebesar 23,95 persen jika dibanding realisasi periode yang sama tahun 2020.

Menurutnya, capaian tersebut cukup bagus karena ditopang oleh sisi penerimaan perpajakan dan cukai. Pasalnya, harga komoditas kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas andalan Sumbar sangat bagus di pasar internasional.

baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program PEN di 2022, Anggarannya Rp 414 Triliun

"Sehingga berkontribusi terhadap peningkatan bea masuk dari sisi penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai mengalami kenaikan," katanya saat konferensi pers di Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Senin (12/7/2021).

Heru menambahkan, dari sisi realisasi belanja negara sebesar Rp 15,16 triliun atau sekitar 49 persen dari total pagu Rp 31,137 triliun. Angka ini di atas rata-rata nasional 40 persen. Meski begitu, menurutnya, hal ini masih perlu diakselerasi.

baca juga: Sumbar Butuh Rp3,5 Triliun untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi jadi 6,3 Persen

"Ini masih menjadi konsen kami dan masih perlu untuk kita akselerasi karena di tengah kondisi pandemi saat ini, perekonomian masih sangat rentan terhadap fluktuasi, apalagi sekarang ada kebijakan PPKM Darurat di beberapa wilayah di Sumbar," kata dia.

"Tentunya kerja keras APBN untuk membantu agar perekonomian Sumbar tidak terkontraksi terlalu dalam akibat pandemi, ini menjadi sangat krusial," sambung Heru.

baca juga: Ini 5 Fokus Utama dalam APBN 2022

Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya bersinergi dengan stakeholder terkait. Termasuk meminta KPBN untuk semakin memperkuat sinergi dengan stakeholder terkait dalam rangka mengakselerasi belanja APBN .

Baik itu, alokasi belanja kementerian lembaga, maupun alokasi untuk transfer ke daerah, dan juga dana desa.

baca juga: DPR Setujui UU APBN 2022, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen

"Untuk triwulan tiga masih fluktuatif, kita tentu masih sangat berhati-hati karena kondisi pandemi sendiri mengalami tren kenaikan. Sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi," tuturnya.(rilis)

Editor: Muhammad Haikal