APBN Disiapkan Secara Responsif dan Fleksibel untuk Dukung Penanganan Pandemi

APBN Disiapkan Secara Responsif dan Fleksibel untuk Dukung Penanganan Pandemi
APBN Disiapkan Secara Responsif dan Fleksibel untuk Dukung Penanganan Pandemi (Ist)

KLIKPOSITIF - Seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, untuk merespons perkembangan kasus harian Covid-19, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho, S.E., M.B.A , menegaskan bahwa APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal telah dipersiapkan agar selalu responsif dan fleksibel dalam memberikan dukungan kebijakan penanganan pandemi .

Peran APBN sangat krusial untuk penguatan sektor kesehatan, perlindungan sosial dan berbagai program lainnya, sehingga sejumlah kebijakan pada pertengahan tahun 2021 ini pun disesuaikan agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat terdampak pandemi .

baca juga: Angka Kehamilan Meningkat Selama Pandemi, Politisi Golkar: Ini Harus Kita Tanggapi Serius

Kebijakan responsif tersebut antara lain meliputi tambahan anggaran kesehatan, percepatan pencairan PKH, perpanjangan Bansos Tunai (BST), relaksasi penyaluran BLT Desa, penambahan target Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), serta penambahan peserta Kartu Prakerja. Semua kebijakan ini dilaksanakan tetap dalam kerangka implementasi program PEN secara nasional.

Sebagai bentuk respon Pemerintah terhadap pemberlakukan PPKM Darurat, penguatan program perlindungan sosial dilaksanakan melalui :

baca juga: Aksi Nyata Kadin Indonesia Bantu Pemerintah Perangi Covid-19

Program Keluarga Harapan (PKH), dengan sasaran untuk 10 juta keluarga dengan anggaran sebesar Rp 28,31 triliun.

Pemerintah menambah alokasi anggaran Kartu Sembako sebesar Rp7,52 triliun untuk 2 bulan penyaluran, sehingga total alokasi anggaran untuk program ini adalah Rp49,89 triliun dengan target 18,8 juta keluarga atau estimasi 75,2 juta orang.

baca juga: Pemulihan Ekonomi Nasional Membaik, Menkeu: APBN Hadir di Hampir Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat

Pemerintah memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST) selama 2 bulan untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat. Untuk perpanjangan 2 bulan akan dibayarkan pada bulan Juli dan targetnya 10 juta KPM di 34 provinsi.

Penambahan alokasi anggaran Program Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun untuk 2,8 juta peserta baru. Program prakerja akan difokuskan kepada pekerja yang mengalami PHK.

baca juga: Beri Penguatan dan Dukungan, Ketua Dekranasda Henny Riza Falepi Sambangi Pelaku IKM di Tengah Pandemi

Pemerintah memberikan relaksasi penyaluran BLT Desa dengan total anggaran sebesar Rp 28,8 triliun dengan skema pemberian BLT Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan untuk 8 juta KPM

Program perlindungan sosial yang telah bergulir sejak 2020 diharapkan mampu menjaga konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan sehingga mampu menahan laju peningkatan angka kemiskinan. Pada tahun 2021 ini, stimulus fiskal tersebut terus dilanjutkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, menjaga optimisme dan harapan bagi pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat, termasuk juga untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemerintah terus mengoptimalkan instrumen APBN melalui berbagai belanja pemerintah untuk menjaga konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan sehingga diharapkan dapat mengerem laju peningkatan kemiskinan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke zona positif. Pemerintah terus berusaha hadir melalui penyediaan Perlindungan Sosial untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Lebih lanjut Kepala Kakanwil DJPb Sumbar juga menjelaskan bahwa sampai dengan 16 Juli 2021, program Perlindungan Sosial di Sumatera Barat telah terealisasi sebesar Rp1,14 triliun. Rincian dari realisasi dana PEN kluster perlindungan sosial tersebut adalah PKH Rp334,33 miliar, BPNT sebesar Rp278,95 miliar, BST sebesar Rp207,07 miliar, Kartu Prakerja Rp248,79 miliar dan BLT Dana Desa sebesar Rp76,65 miliar.

Salah satu upaya untuk mempercepat penyaluran dana perlindungan sosial kepada masyarakat adalah melalui percepatan penyaluran BLT Dana Desa. Upaya ini menunjukkan salah satu peran TKDD dalam mendukung penanganan Covid-19 di tingkat Desa.

Program BLT Desa merupakan instrumen perlinsos yang efektif dalam menjaga daya beli masyarakat terdampak pandemi Covid-19, sehingga Pemerintah Desa wajib melaksanakan BLT Desa. Dengan adanya kebijakan relaksasi penyaluran Dana Desa dan BLT Desa, Pemda agar mempercepat pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa dan mendorong Pemerintah Desa mempercepat pembayaran BLT Desa kepada masyarakat.

Selain memperkuat perlindungan sosial, saat ini Pemerintah juga berupaya untuk memperkuat program kesehatan sebagai respon atas terjadinya peningkatan kasus harian Covid-19. Perkembangan Covid-19 di Indonesia sedang mengalami peningkatan, sejalan dengan merebaknya varian Delta yang memunculkan risiko dan penundaan normalisasi aktivitas masyarakat.

Program penanganan kesehatan diperkuat dengan total alokasi menjadi Rp214,95 Triliun dari alokasi awal sebesar Rp193,93 Triliun. Salah satu alokasinya adalah untuk Insentif Nakes dimana alokasi awal sebesar Rp17,3 triliun mendapatkan tambahan Rp1,08 triliun untuk tiga ribu dokter non spesialis dan 20 ribu perawat.

Penambahan alokasi anggaran untuk insentif nakes ini dipandang perlu, seiring dengan perkembangan jumlah kasus harian Covid-19 yang terus meningkat yang membutuhkan tenaga nakes lebih banyak. Di Provinsi Sumatera Barat sendiri, sampai dengan tanggal 16 Juli 2021, insentif nakes Kementerian Kesehatan telah terealisasi sebesar Rp64,15 miliar untuk 7.612 tenaga kesehatan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa mengawal APBN dengan terus melakukan upaya dan sinergi dengan stakeholders dan Pemda untuk mendorong percepatan penyaluran dana Perlindungan Sosial dan juga penyaluran untuk program kesehatan, dalam upaya percepatan penanganan pandemi dan upaya pemulihan ekonomi di Sumatera Barat.

Editor: Fitria Marlina